Bandar Lampung — Di tengah dinamika pembangunan yang kian cepat, DPRD Provinsi Lampung terus berupaya memastikan setiap kebijakan daerah lahir dari proses yang matang dan partisipatif.

Kamis, 9 Oktober 2025, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, seperti Bappeda, Dinas Kominfo dan Statistik, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rapat ini membahas dua rancangan penting: Raperda tentang Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Lampung dan Raperda tentang Pencabutan Perda Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam forum tersebut, Ketua Bapemperda Hanifal menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar setiap regulasi yang lahir bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui langkah ini, DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan peraturan daerah yang adaptif, visioner, dan berpihak pada kemajuan Bumi Ruwa Jurai.