Ngawi, Nenemonews – Kabupaten Ngawi diproyeksikan mengalami defisit anggaran sekitar Rp42 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi, Kamis (28/10/2026).
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,002 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,045 triliun. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah berencana memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dwi Rianto Jatmiko menjelaskan bahwa defisit dipengaruhi tingginya belanja pegawai dan berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mempertahankan program prioritas yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur dan pertanian. Penyesuaian kebutuhan operasional akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, menyampaikan bahwa pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dibahas antara pemerintah daerah dan pusat.
“Beban gaji P3K saat ini masih dibahas antara daerah dengan pusat. Harapannya pembiayaan bisa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar,” ungkap Yuwono.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada kebijakan pemutusan kontrak PPPK. Adapun penataan tenaga non-ASN akan dilakukan melalui skema zero growth, yakni dengan memanfaatkan formasi kosong akibat ASN pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. (Yan)
![]()
