lampung selatan, nenemonews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rimau, Kantor Bappeda Lampung Selatan, Kamis (20/3/2025).
Dalam arah pembangunan ke depan, Pemkab Lampung Selatan mengusung visi “Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan atau Pitu Vista.
Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Sahurian, menyampaikan bahwa terdapat 1.537 usulan terverifikasi dalam RKPD Tahun 2026 yang berasal dari hasil Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan.
Selain itu, terdapat 441 pokok pikiran DPRD yang terdiri dari 260 usulan sektor infrastruktur, 146 usulan sektor ekonomi, serta 35 usulan sektor sosial pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa forum Musrenbang tingkat kabupaten ini menjadi momentum untuk menyepakati berbagai permasalahan sekaligus menetapkan prioritas pembangunan daerah secara bersama-sama.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa setiap program dan usulan pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Ia menyampaikan telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menerapkan dua prinsip utama, yakni berdampak langsung bagi masyarakat serta berkelanjutan dalam jangka panjang.
Menurutnya, arah pembangunan daerah juga harus selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta ketahanan energi.
Bupati Egi menegaskan bahwa keselarasan program antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat menjadi komitmen penting dalam pembangunan lima tahun ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyampaikan harapannya agar program pembangunan di Lampung Selatan dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi.
Ia menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif, serta terwujudnya masyarakat yang beradab.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa seluruh perencanaan pembangunan harus tetap berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga RKPD yang disusun benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas. (*)
