Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka membahas program prioritas pembangunan daerah sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara Pemprov Lampung dan KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain membahas program prioritas daerah, diskusi juga menitikberatkan pada strategi pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur.

Dalam kegiatan itu, KPK memberikan arahan terkait implementasi program pencegahan korupsi, termasuk penguatan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai instrumen untuk menilai efektivitas upaya antikorupsi di daerah.

KPK menekankan bahwa capaian nilai MCP atau SPI yang tinggi belum tentu menjamin suatu daerah bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, komitmen nyata dari pimpinan daerah dan seluruh jajaran pemerintahan dinilai menjadi faktor paling penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Selain itu, perbaikan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama karena pelayanan publik dianggap sebagai “wajah” pemerintah daerah di mata masyarakat. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menutup celah terjadinya praktik korupsi.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung dan KPK bersepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam pengawasan, perbaikan sistem tata kelola, serta transformasi pelayanan publik sebagai langkah konkret membangun pemerintahan yang berintegritas dan bebas korupsi.