Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat kualitas pelayanan publik tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada acara Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang berlangsung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, pada Senin (9/2/2026).
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan bahwa pencapaian tersebut bukanlah akhir dari upaya pelayanan, melainkan menjadi standar minimum yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan setiap saat. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat secara cepat, transparan, dan manusiawi.
Lebih lanjut, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Pimpinan Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, serta menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan melalui kolaborasi antar sektor dan lembaga. Ia juga menekankan pentingnya empati, integritas, dan inovasi dalam setiap layanan publik yang diberikan.
Menurut hasil penilaian Ombudsman RI, Provinsi Lampung menjadi satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang mendapatkan kategori kualitas tertinggi tanpa maladministrasi. Keberhasilan ini dianggap hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal yang ada di wilayah Lampung.
Sementara itu, pimpinan Ombudsman RI menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan yang dicapai dalam pelayanan publik selama lima tahun terakhir, dan menegaskan penilaian tersebut tidak hanya sekadar penghargaan, tetapi juga instrumen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan agar manfaat layanan dapat dirasakan langsung masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung juga mengingatkan agar capaian ini tidak membuat pemerintah puas diri, melainkan menjadi semangat untuk menjadikan pelayanan publik sebagai budaya kerja yang terus berkembang.
Selain predikat bagi pemerintah provinsi, penghargaan juga diberikan kepada beberapa instansi terkait yang menjadi lokus penilaian utama, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek.
