GULAI YANG TERCEMAR
(Ketika Satu Paket Kekuasaan Dihadapkan pada Persoalan Konstitusi)
Oleh: Lukman Hakim, S.P., M.M.
(Dosen Prodi Manajemen IIB Darmajaya, Jurnalis, dan Pengamat Sosial)
SEMEWAH dan selezat apa pun gulai kambing, jika tercampur sedikit minyak babi, seluruh hidangan itu menjadi haram dikonsumsi umat Islam. Bukan karena kambingnya berubah menjadi babi, melainkan karena satu unsur telah mencemari keseluruhan hidangan.
Analogi ini menarik untuk membaca perjalanan politik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya datang sebagai satu paket, meminta mandat rakyat bersama, tetapi kini menghadapi persoalan serius setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah kontroversi persyaratan pencalonannya.
Persoalan ini bukan sekadar pergantian pejabat. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan dokumen administrasi yang disengketakan tidak sah serta batal demi hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 juga memeriksa persoalan persyaratan pendidikan tersebut. Meski permohonan tidak dapat diterima, MK menyampaikan pertimbangan penting mengenai bukti pemenuhan persyaratan pendidikan. Ini bukan lagi sekadar polemik politik, melainkan persoalan serius tentang integritas proses demokrasi.
Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dalam Pilpres 2024. Angka itu merupakan mandat puluhan juta rakyat yang memilih keduanya sebagai satu pasangan. Mereka berkampanye bersama, menawarkan janji pemerintahan bersama, dan dilantik bersama pada 20 Oktober 2024.
Tidak ada pemilih yang mencoblos Prabowo secara terpisah dari Gibran. Karena itu, ketika salah satu unsur pasangan menghadapi persoalan mendasar, publik wajar mempertanyakan tanggung jawab politik keseluruhannya.
Kini Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri pada 12 November 2026 dan Presiden Prabowo menyatakan menerimanya. Namun, apakah persoalan selesai hanya dengan mundurnya seorang wakil presiden? Bagaimana dengan proses pencalonan, pemeriksaan dokumen, keputusan KPU, hingga pelantikan yang telah berlangsung?
Jangan sampai pengunduran diri menjadi pintu keluar yang terlalu mudah, sementara pertanyaan mengenai proses yang melahirkan kekuasaan justru ditinggalkan. Rakyat tidak hanya membutuhkan pengganti pejabat, tetapi juga jawaban.
SATU TIKET, SATU TANGGUNG JAWAB
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Konstitusi menempatkan keduanya dalam satu kesatuan mandat elektoral. Memang, tanggung jawab hukum setiap pejabat bersifat individual dan persoalan Gibran tidak otomatis membatalkan keabsahan jabatan Prabowo.
Namun, tanggung jawab politik tidak sesempit tanggung jawab hukum. Ketika kemenangan dinikmati sebagai keberhasilan bersama, tidak pantas jika persoalan hanya dibebankan kepada satu pihak. Prabowo setidaknya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan persoalan pencalonan pasangannya dijelaskan secara terbuka.
Dua putusan pengadilan tersebut harus dibaca secara cermat. MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Sementara itu, MA melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan yang disengketakan tidak sah. Keduanya memiliki objek dan akibat hukum berbeda. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan Prabowo otomatis kehilangan legitimasi konstitusional. Tetapi, juga tidak bijaksana menganggap persoalan ini selesai tanpa evaluasi.
Di sinilah analogi gulai yang tercemar menemukan relevansinya. Dalam politik, persoalannya bukan apakah seluruh unsur pasangan otomatis tidak sah karena salah satu unsur bermasalah. Persoalannya adalah apakah integritas proses yang melahirkan pasangan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan.
Kemenangan 96,2 juta suara tidak boleh menjadi perisai untuk menghindari pemeriksaan. Demokrasi tidak memberikan kekebalan kepada pemenang. Sebab, suara mayoritas menentukan siapa yang berkuasa, tetapi konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan harus diperoleh dan dijalankan.
Pengunduran diri Gibran juga membawa konsekuensi ketatanegaraan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden. Mekanisme ini harus dijalankan sesuai konstitusi.
Namun, pengisian kursi wakil presiden tidak boleh mengubur persoalan sebelumnya. Jangan sampai negara begitu sibuk mencari siapa yang akan duduk di kursi kosong, tetapi lupa mengusut persoalan yang menyebabkan kursi itu ditinggalkan.
BENAHI PROSES, PULIHKAN KEPERCAYAAN
Negara tidak membutuhkan kegaduhan baru, tetapi keberanian menuntaskan persoalan secara konstitusional. Pengunduran diri Gibran harus diproses sesuai aturan, sementara kontroversi pencalonannya perlu dievaluasi secara transparan.
KPU dan kementerian terkait harus menjelaskan proses verifikasi dokumen yang pernah dilakukan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan sampai pergantian orang justru menjadi cara untuk menghindari pemeriksaan terhadap persoalan kelembagaan.
Prabowo juga perlu menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak sebatas menerima pengunduran diri wakilnya. Sebagai presiden yang memperoleh mandat bersama Gibran, ia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kepercayaan rakyat tidak semakin terkikis. DPR, MPR, KPU, dan lembaga terkait harus menjalankan fungsi masing-masing tanpa tekanan kepentingan politik.
Tidak boleh ada penghakiman tanpa dasar hukum, tetapi tidak boleh pula ada pembiaran terhadap persoalan yang menyangkut integritas demokrasi. Hukum harus berdiri di atas kekuasaan, bukan tunduk kepada mereka yang sedang berkuasa.
Pada akhirnya, Prabowo dan Gibran dahulu datang sebagai satu paket, meraih 58,59 persen suara, dan menerima mandat rakyat melalui satu surat suara. Karena itu, sejarah tidak boleh hanya mencatat Gibran mundur dan kursi wakil presiden kemudian diisi orang baru. Sejarah juga harus mencatat apakah negara berani mempertanggungjawabkan proses yang melahirkan kekuasaan tersebut.
Gulai kambing yang tercemar mungkin bisa dibuang dan diganti dengan hidangan baru. Namun, kepercayaan rakyat yang tercemar tidak semudah itu dipulihkan. Sebab, dalam demokrasi, yang harus dijaga bukan hanya kursi kekuasaan, melainkan kehormatan proses untuk mendapatkannya. (**)
![]()
