(Dari Ikrar Persatuan Menuju Perjuangan Melawan Ketimpangan Kesempatan)
Oleh: Lukman Hakim, S.P., M.M.
(Dosen Prodi Manajemen IIB Darmajaya/Jurnalis)
SETIAP 28 Oktober, bangsa Indonesia kembali mengenang Sumpah Pemuda 1928, sebuah tonggak sejarah ketika perbedaan latar belakang, daerah, dan bahasa tidak menghalangi anak-anak muda untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Namun, setelah hampir satu abad berlalu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah kita masih hafal isi sumpah tersebut, melainkan apakah semangatnya benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan seharusnya tidak berhenti sebagai hafalan upacara, tetapi hadir dalam keberanian melawan ketidakadilan, memperluas kesempatan, dan membangun masa depan bersama.
Tantangan itu semakin penting ketika Indonesia memasuki fase bonus demografi. Berdasarkan data Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemuda Indonesia berusia 16–30 tahun pada 2024 mencapai sekitar 64,22 juta jiwa. Angka ini merupakan modal besar bagi pembangunan nasional. Namun, jumlah yang besar tidak otomatis menjadi kekuatan apabila tidak ditopang pendidikan bermutu, keterampilan yang relevan, akses pekerjaan, dan ruang untuk berinovasi. Bonus demografi dapat berubah menjadi beban demografi ketika jutaan anak muda tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk berkembang.
Gambaran tantangan itu terlihat dari indikator Not in Education, Employment, or Training (NEET), yakni persentase penduduk usia 15–24 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, ataupun mengikuti pelatihan. BPS mencatat angka NEET Indonesia pada 2025 sebesar 19,44 persen, sedangkan Lampung mencapai 18,07 persen. Artinya, persoalan transisi dari pendidikan menuju pekerjaan dan pelatihan masih perlu mendapat perhatian serius. Angka tersebut tidak berarti seluruh kelompok NEET menganggur dalam pengertian yang sama, tetapi menunjukkan adanya kelompok usia muda yang belum terhubung dengan pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan.
Tantangan ketenagakerjaan juga terlihat pada tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada 2025 mencapai 23,34 persen untuk kelompok usia 15–19 tahun dan 14,35 persen untuk usia 20–24 tahun. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Lampung pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,21 persen untuk seluruh kelompok usia angkatan kerja. Indikator-indikator ini memiliki cakupan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung, tetapi bersama-sama menunjukkan bahwa penciptaan kesempatan kerja dan penyiapan kompetensi generasi muda tetap menjadi pekerjaan besar.
Persatuan Pemuda di Tengah Ketimpangan Kesempatan dan Tantangan Digital
Memaknai Sumpah Pemuda hari ini berarti memperluas pengertian persatuan. Persatuan bukan hanya kemampuan menyanyikan lagu kebangsaan atau menggunakan bahasa Indonesia, melainkan juga kesediaan memastikan bahwa anak muda di kota maupun desa memiliki kesempatan yang lebih adil untuk belajar, bekerja, berusaha, dan berpartisipasi. Tidak semestinya masa depan seseorang ditentukan terutama oleh tempat kelahiran, kemampuan ekonomi keluarga, atau kedekatannya dengan pusat-pusat kesempatan. Jika pemuda diminta menjaga persatuan, negara dan masyarakat juga harus memastikan bahwa mereka tidak ditinggalkan dalam perjalanan menuju kemajuan.
Di era digital, tantangan tersebut memiliki wajah baru. Teknologi membuka peluang belajar, membangun usaha, memperluas jejaring, dan memasarkan produk hingga lintas wilayah. Namun, akses internet dan kepemilikan gawai belum otomatis membuat seseorang mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat skor nasional 44,53 dari skala 100.
Pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencapai 53,06, sedangkan Pilar Pemberdayaan berada pada 34,32. Indeks ini mengukur kondisi masyarakat digital secara umum, bukan pemuda secara khusus. Meski demikian, kesenjangan skor tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan digital tidak cukup berhenti pada konektivitas; kemampuan mengubah teknologi menjadi nilai tambah ekonomi dan sosial juga harus diperkuat.
Persatuan juga tidak boleh disalahartikan sebagai keseragaman pendapat. Pemuda yang setia pada semangat Sumpah Pemuda justru perlu berani berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, dan menyampaikan perbedaan secara bertanggung jawab. Di ruang digital, hoaks, ujaran kebencian, perundungan, dan provokasi identitas dapat mengikis kepercayaan sosial. Karena itu, nasionalisme masa kini bukan hanya soal membela simbol negara, tetapi juga menjaga ruang publik agar tidak dirusak kebohongan dan kebencian. Anak muda harus menjadi produsen pengetahuan dan solusi, bukan sekadar konsumen informasi yang mudah diarahkan oleh algoritma maupun kepentingan politik sesaat.
Dalam konteks Lampung, pembangunan pemuda menunjukkan kemajuan, tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah. Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga mencatat nilai IPP Lampung pada 2024 sebesar 55,67, meningkat dari 53,17 pada 2023. Namun, capaian itu masih 2,66 poin di bawah nilai nasional. Domain pendidikan Lampung berada pada angka 70, sedangkan domain lapangan dan kesempatan kerja tercatat 45.
Data ini memperlihatkan bahwa capaian pendidikan belum dengan sendirinya diikuti oleh kemajuan yang sepadan dalam kesempatan kerja. Dengan kata lain, pekerjaan besar berikutnya bukan hanya mendorong anak muda bersekolah, melainkan memastikan kompetensi mereka tersambung dengan kebutuhan ekonomi dan dunia kerja. Lampung sesungguhnya memiliki ruang besar untuk menjadikan pemuda sebagai penggerak ekonomi daerah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 41,17 persen tenaga kerja Lampung pada Agustus 2025, menurut BPS.
Struktur ini dapat menjadi peluang apabila anak muda terlibat dalam pengembangan pertanian presisi, pengolahan hasil, pemasaran digital, logistik, dan penciptaan merek produk lokal. Potensi pariwisata, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah juga perlu dikembangkan melalui inovasi dan kolaborasi. Pemuda tidak cukup ditempatkan sebagai penonton perubahan; mereka harus diberi ruang untuk menjadi pencipta nilai, pembuka usaha, dan pemecah persoalan di daerahnya sendiri.
Mengubah Ikrar Menjadi Aksi: Pemuda Berdaya, Indonesia Berkemajuan
Langkah pertama adalah menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan masa depan. Pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan dunia usaha perlu membangun kerja sama yang terukur melalui magang bermutu, sertifikasi kompetensi, pelatihan digital dan kecerdasan buatan, pendampingan kewirausahaan, serta akses pembiayaan bagi usaha rintisan.
Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah seminar atau peserta pelatihan, tetapi dari hasil nyata: berapa peserta yang memperoleh pekerjaan, berapa usaha yang bertahan, bagaimana perkembangan pendapatan, dan apakah keterampilan yang dipelajari benar-benar digunakan. Di Lampung, penguatan kompetensi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan daerah agar pemuda dapat berkembang tanpa harus selalu meninggalkan kampung halamannya.
Langkah kedua adalah membuka ruang partisipasi pemuda yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Organisasi kepemudaan, komunitas desa, kampus, pemerintah, dan pelaku usaha perlu menjadikan anak muda sebagai mitra yang ikut merancang program, bukan sekadar pelengkap acara. Forum pemuda dapat diarahkan untuk membahas persoalan nyata, seperti pengangguran, pengelolaan sampah, literasi digital, ketahanan pangan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Pada saat yang sama, literasi media dan etika digital perlu diperkuat agar kebebasan berekspresi berjalan seiring dengan tanggung jawab. Perbedaan pilihan politik, agama, suku, dan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk memutus persaudaraan atau menutup ruang dialog.
Langkah ketiga adalah menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni tahunan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyampaikan capaian pembangunan pemuda secara terbuka, menetapkan sasaran yang terukur, serta mengevaluasi kemajuan pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja, kewirausahaan, dan partisipasi pemuda secara berkala.
Perguruan tinggi, termasuk di Lampung, dapat berperan melalui riset terapan, pendampingan UMKM, inkubasi bisnis, dan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemuda sendiri harus berani meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan membangun kolaborasi lintas perbedaan. Jika generasi 1928 berani membayangkan Indonesia yang bersatu, generasi sekarang harus berani memastikan Indonesia yang bersatu itu juga adil, cakap, produktif, dan memberi harapan. (**)
