PALEMBANG, nenemonews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (23/12/2025). Rapat ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kesiapan teknis di daerah, termasuk wilayah terpencil di Sumatera Selatan.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan serta kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menyelaraskan berbagai permasalahan sesuai arahan pemerintah pusat, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik, termasuk kesiapan dapur SPPG di daerah terpencil,” tegas Edward Candra.
Menindaklanjuti edaran Kementerian Dalam Negeri, Sekda mewajibkan seluruh dapur pengelola MBG memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas kesehatan serta tenaga ahli gizi guna memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi.
“Target kita, dari 506 dapur yang ada saat ini, semuanya harus segera memiliki SLHS. Ini langkah penting untuk meminimalisir risiko yang dapat merugikan penerima manfaat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Palembang, Dr. Nuriah Kartika, SH, MH, melaporkan bahwa pelaksanaan Program MBG di Sumatera Selatan saat ini telah menjangkau sekitar 1,4 juta penerima manfaat dari total target 2,4 juta jiwa. Dari sisi infrastruktur, telah tersedia 506 dapur SPPG aktif dari target keseluruhan 808 dapur.
Namun demikian, Dr. Nuriah mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten PALI, Musi Rawas Utara (Muratara), dan OKI. Kendala tersebut antara lain kualitas air yang belum layak konsumsi akibat kandungan bakteri E. coli, keterbatasan rantai pasok bahan makanan segar, serta fluktuasi harga pangan akibat meningkatnya permintaan dari dapur MBG.
“Kami fokus pada perbaikan pengelolaan air bersih dan memastikan ketersediaan bahan pangan segar dengan harga terjangkau agar tidak mengganggu rantai pasok di masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mulai menyusun strategi pelaksanaan Program MBG untuk tahun 2026, seiring rencana penambahan jumlah dapur secara signifikan. Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar stabilitas harga pangan di pasaran tetap terjaga.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak cepat dan terpadu dalam mengatasi kendala teknis demi menjamin kualitas gizi jutaan anak di Sumatera Selatan. Rapat tersebut turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Amansyah)
