Bojonegoro, Nenemonews (Jatim) – Pembangunan infrastruktur kerap dielu-elukan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi entah daerah maupun pusat
“Ini simbol kemajuan dan jawaban atas ketimpangan wilayah.” urai salah satu pejabat eselon II OPD pemda Bojonegoro.
Namun di balik narasi optimistis itu, tersembunyi serangkaian risiko yang sering diabaikan, diremehkan, atau bahkan sengaja disembunyikan.
Risiko sosial, lingkungan, finansial, hingga risiko tata kelola sering kali tidak dimitigasi secara sistematis. Melainkan dikelola secara reaktif dan baru ditangani setelah masalah terjadi.
Kegagalan dalam melakukan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan adalah bentuk kelalaian struktural krusial.
Banyak proyek infrastruk dari yang kecil hingga besar dibangun dengan asumsi teknokratis semata oleh pemda beserta otoritasnya.
Tanpa memadai dan serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat lokal, ekosistem, atau bahkan keberlanjutan fiskal.
Risiko ketimpangan akses, korupsi dalam pengadaan, serta kegagalan teknis akibat kualitas yang dikompromikan demi efisiensi biaya.
Itu bukanlah kecelakaan semata, melainkan cerminan dari absennya kerangka mitigasi risiko yang transparan dan akuntabel.
Lebih ironis lagi, dalam banyak kasus, mitigasi risiko justru dijadikan formalitas dokumen dan komestik belaka.
Analisis mengenai dampak lingkungan dibuat seadanya. Kajian kelayakan disesuaikan dengan keinginan elite, dan partisipasi pihak-pihak terkait hanya bersifat pupur wajah belaka.
Padahal, infrastruktur publik seharusnya dibangun di atas fondasi keadilan, bukan hanya efisiensi saja, dan dibimbing oleh keberlanjutan, bukan sekedar pertumbuhan.
Mitigasi risiko bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan keharusan etis. Gagal memitigasi risiko berarti membuka jalan bagi bencana. Yang bisa melumpuhkan fungsi infrastruktur itu sendiri dan mengorbankan masyarakat selaku pemanfaat.
“Seharusnya ada perlindungan dan kompensasi untuk warga terdampak.” pinta pejabat esselon II pada Jum’at (8/8/2525) siang.
Jika pemda dan pemangku kepentingan tidak menjadikan mitigasi risiko sebagai elemen utama dalam setiap siklus pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan maka pembangunan infrastruktur akan terus menjadi proyek yang membangun kegagalan.
Mitigasi risiko infrastruktur bertujuan untuk mengurangi dampak negatif atau kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mempengaruhi proyek atau operasi infrastruktur.
Ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak terhadap tujuan proyek dan memastikan kelangsungan fungsi infrastruktur.
“Adanya mitigasi tujuannya itu to. ” tuturnya.
Penulis Korwil Jatim.
