Tulang Bawang Barat, Nenemonews – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat memulai rangkaian Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Rabu, 11 Juni 2025 di Ruang Komisi III DPRD Tubaba.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Hi. Edi Anwar, S.H.I., M.H., C.R.P., serta diikuti oleh anggota: Sugara Jaya Rades, Wawan Irawan, S.IP., Roni, S.IP., Sodri Helmi, S.H., M.H., Drs. H. Sobri, M.M., Samsi, Jemi Atmaja, S.Kom., dan Ibnu Hayat.
OPD yang hadir dalam rapat hari pertama meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas PERKIMTA, Bagian Umum, dan Bagian Pelayanan Barang dan Jasa.
Dalam suasana rapat yang berlangsung aktif, Komisi III menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Salah satu perhatian utama adalah tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Komisi III juga mendorong agar data aset daerah dapat didata secara tertib untuk menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kelangsungan fiskal daerah.
Ketua Komisi III, Hi. Edi Anwar, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kesediaan dan komitmen OPD dalam menghadiri rapat dan memberikan keterangan secara terbuka. Ia juga mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab Tubaba tahun ini.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang hadir dan terus berupaya membenahi tata kelola keuangan. Pencapaian WTP tentu membanggakan, namun demikian, WTP bukan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperbaiki pengelolaan anggaran dan aset ke depan,” ujar Edi Anwar.
Iya melanjutkan “Komisi III siap menjadi mitra aktif dan solutif. Sepanjang proses pembangunan dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat, kami akan memberikan dukungan penuh, tambahnya.
Rapat hari pertama ini menjadi bagian dari proses berkelanjutan yang akan berlangsung hingga 13 Juni 2025, di mana Komisi III akan menyusun rekomendasi strategis sebagai bagian dari penguatan peran pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (***)
