TULANG BAWANG BARAT, Nenemonews – Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tubaba, bertempat di ruang rapat Komisi III DPRD setempat.
Rapat pada Rabu (21/05/2025), ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Dinas PUPR serta menggali lebih dalam berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Tubaba, Hi. Edi Anwar, S.H.I., M.H., CRP., beserta para anggota, yakni Wawan Irawan, S.IP., Sodri Helmi, S.H., M.H., Drs. H. Sobri, M.M., Samsi dan Jemi Atmaja, S.Kom., mengajukan sejumlah pertanyaan dan masukan dengan antusias terkait pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan oleh Komisi III adalah mengenai kualitas pembangunan dan perbaikan jalan. Komisi III berharap agar Dinas PUPR lebih memperhatikan mutu pekerjaan, mengingat infrastruktur jalan memiliki dampak besar terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Tubaba, Hi. Edi Anwar, S.H.I., M.H., CRP., menegaskan pentingnya menjaga kualitas setiap pekerjaan mengingat perannya yang krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi upaya Dinas PUPR dalam melaksanakan program-programnya di tengah keterbatasan anggaran. Namun kami juga menekankan bahwa kualitas pekerjaan, khususnya pada sektor jalan, harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai pekerjaan yang dilakukan tidak bertahan lama dan justru membebani anggaran di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta Dinas PUPR untuk lebih responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan setiap program pembangunan berbasis pada data dan skala prioritas yang jelas.
“Pembangunan yang baik tidak hanya soal serapan anggaran, tapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk itu, kami berharap PUPR terus dapat berkoordinasi dan keterbukaan terhadap aspirasi warga,” ujar Edi Anwar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, MT., yang hadir bersama jajaran struktural, menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan program, pihaknya menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, Dinas PUPR mengedepankan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dengan tetap mempertahankan kualitas pekerjaan.
“Dalam pelaksanaan maintenance jalan, kami menggunakan metode spot repair atau perbaikan pada titik-titik tertentu yang rusak, sebagai salah satu strategi untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Penentuan prioritas juga didasarkan pada data hasil survei lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Iwan Mursalin menjabarkan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk menjalankan berbagai program, seperti pengelolaan sumber daya air, pengembangan sistem limbah, penataan bangunan gedung, dan penyelenggaraan jalan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh program yang dilaksanakan telah disusun dan dijalankan sesuai dengan mekanisme serta regulasi yang berlaku, guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain pembahasan teknis, rapat juga menyinggung isu yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk rencana tindak lanjut pernyataan Bupati Tubaba mengenai pembenahan Pasar Dayamurni, yang disebutkan akan mulai dibongkar pada awal bulan depan.
Iwan Mursalin menjelaskan bahwa penataan Pasar Dayamurni akan diawali dengan pembenahan sistem drainase di kawasan pasar. Namun, pihaknya menghadapi tantangan karena masih banyak pedagang yang menggunakan bahu jalan dan area di atas drainase sebagai tempat berjualan. Untuk itu, Dinas PUPR meminta dukungan penuh dari DPRD agar pelaksanaan penataan dapat berjalan efektif, tertib, dan tidak menimbulkan konflik di lapangan..(***)
