Ngawi, Nenemonews (Jatim) – Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2023 mendapatkan alokasi APBD DBHCHT melalui PMK 215/PMK.07/2021 senilai 36,7 miliar rupiah.
Dari keseluruhan alokasi APBD DBHCHT, Salah satu pengampu program, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mendapatkan anggaran Rp 9.027.557.500,00 untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan pembagian BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Budi Santoso menyampaikan, BLT DBHCHT tersebut menyasar 3123 penerima. Dengan rincian 791 untuk buruh tani tembakau dan 2.332 untuk buruh pabrik rokok untuk wilayah Kabupaten Ngawi.
“Masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp. 2.4 juta, dengan rincian 300 ribu rupiah perbulan dikali 8 bulan. Penyaluran bantuan ini nantinya akan ditransfer melalui rekening masing-masing penerima manfaat pada setiap bulannya.” jelas Budi Santoso.
Selain dipergunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, Alokasi DBHCHT pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi nantinya juga akan dipergunakan untuk intervensi kemiskinan ekstrim yang ada di Ngawi.
“Dalam ketentuan terkait cukai alokasi DBHCHT juga bisa digunakan untuk BLT bagi masyarakat yang ditetapkan oleh bupati untuk intervensi kemiskinan ekstrim,” ujar Budi
Dalam pemberian bantuan, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Ngawi, rencananya akan diberikan pada akhir tahun mendatang. Besaran bantuan yang diberikan sejumlah 300 ribu rupiah selama 3 bulan dan akan diberikan langsung oleh SDM PKH di masing-masing desa penerima manfaat.
Dinsos sebagai pengampu program, pemberian bantuan ini diharapkan dapat menyisir masyarakat yang sama sekali belum mendapat bantuan baik PKH, BPNT maupun BLT DD. Ini merupakan cara Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memangkas angka kemiskinan yang ada di kabupaten tersebut. (Yan)
