Ngawi, Nenemonews (Jatim)- Jumat 9/12/2022 Kejaksaan Negeri Ngawi terima laporan pengaturan tender pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk 5 puskesmas di Dinas Kesehatan Ngawi.

Pelapor menyampaikan, ini tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP)BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2021.

“Mendasar dalam LHP BPK adanya indikasi persekongkolan persaingan penyedia tender semu, pemenang tender pengadaan PLTS yang harusnya dari awal tender gugur pasca kualifikasi,” terang Irwan Febrianto pelapor.

Pelapor juga berharap kasus ini terus dikawal sampai tuntas. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di OPD lain yang ada di Ngawi.

“Kita berharap teman-teman media ikut mengawal kasus ini, tidak menutup kemungkinan pengaturan tender terjadi pada OPD lain yang ada di Ngawi. Ini juga warning buat OPD lain untuk lebih efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa,” tutur Irwan.

Kasus tersebut berawal dari pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan nilai pagu Rp2.009.397.000,00 di Dinas Kesehatan Ngawi, Dengan pemenang berkontak PT. Olean Pertama Telematika senilai Rp1.968.7800.000,00.

Dalam LHP BPK, pemeriksaan terhadap kualifikasi dari PT. OPT menunjukan bahwa pengalaman kerja sejenis seperti yang disyaratkan dalam tender pekerjaan pemasangan PLTS yang diperintahkan oleh PT. LNT yang terindikasi sebagai afiliasi dari PT. OPT. (Yan)