Ngawi, Nenemonews – Empat Ranperda dari Eksekutif disetujui seluruh anggota DPRD Kabupaten Ngawi, mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hasil pajak. Kamis, (12/11/2026)
Namun, persetujuan terhadap regulasi tersebut disertai sejumlah catatan penting bagi eksekutif, terutama terkait kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah agar tidak membebani masyarakat Kabupaten Ngawi.
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, menyampaikan, Perubahan Perda No.10/2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan PAD menjadi langkah konkret mengantisipasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang berkurang.
King sapaan Ketua DPRD Ngawi menyampaikan, hal itu berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai upaya pembiayaan dalam pembangunan.
“Akibat berkurangnya dana transfer dari pusat berpengaruh pada keuangan daerah, sehingga upaya yang harus kami tempuh adalah intensifikasi pajak namun, dengan kebijakan berkeadilan dan proporsional,” ungkapnya.
Kenaikan tarif retribusi harus berjalan seiring peningkatan kualitas pelayanan publik serta memastikan adanya peningkatan fasilitas umum dan pelayanan maksimal bagi masyarakat sebelum penerapkan penyesuaian tarif.

“Kita akan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Daerah tersebut sesuai serta tidak menyimpang dari prinsip keadilan,” jelas King
Dalam hal ini, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjelaskan, salah satu poin penting dalam perubahan Perda tersebut adalah rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum mengalami penyesuaian selama 12 tahun.
“Pada saat ini harga tanah mengalami perubahan signifikan, bahkan nilainya bisa mencapai lima hingga sepuluh kali lipat dibandingkan NJOP yang berlaku di Kabupaten Ngawi,” jelas Bupati Ony.
Lebih lanjut Bupati Ony menjelaskan, penyesuaian pajak NJOP dimaksud akan melibatkan konsultan dan dari kalangan akademisi untuk menyusun perhitungan nilai tersebut dapat dilakukan berdasarkan kajian serta kondisi riil di lapangan.
“Termasuk perlakuan khusus terhadap lahan yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga nilai NJOP naik namun, pembayaran PBB tetap,” jelasnya
Bupati Ony menambahkan, terkait hal tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan Bupati Ngawi, proyeksi kenaikan NJOP, potensi tambahan penerimaan untuk daerah diperkirakan bisa mencapai Rp100 miliar hingga Rp350 miliar.
Selain PBB, Pemkab Ngawi juga mengolah potensi PAD melalui penertiban reklame, pemanfaatan ruang sarana prasarana, serta jaringan telekomunikasi dan infrastruktur fiber optik di daerah pedesaan.( Yan)
![]()
