Bandar Lampung — Gubernur Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan bahwa percepatan hilirisasi sektor ekonomi kreatif (ekraf) menjadi kunci untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas dan memperkuat nilai tambah produk lokal. Hal ini disampaikan saat Gubernur mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dalam diskusi bersama sekitar 25 pelaku ekraf di El’s Coffee Roastery pada Minggu (15/2/2026).
Menurut Gubernur, kekuatan ekonomi Lampung masih didominasi oleh sektor primer dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp520 triliun pada 2025, namun sebagian besar komoditas mentah masih keluar dari daerah tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Ia mencatat bahwa dari komoditas primer senilai sekitar Rp150 triliun, hanya sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun yang mengalami hilirisasi. Adanya hilirisasi yang lebih baik dapat meningkatkan nilai tambah produk, misalnya nilai kopi yang diproses bisa mencapai 10 kali lipat dibanding dijual mentah.
Gubernur juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Lampung, terutama banyaknya produk sejenis yang diproduksi secara massal sehingga menciptakan persaingan sesama pelaku usaha. Sebagai contoh, terdapat sekitar 3.000 merek keripik singkong di Lampung yang saling bersaing dengan cara agak tidak produktif. Dalam hal ini, kolaborasi antara pelaku usaha dengan Kementerian Ekonomi Kreatif diperlukan untuk melakukan akurasi dan kurasi agar UMKM dapat membangun rantai pasok bersama dan tidak saling “mematikan” di pasar.
Tidak hanya fokus pada hilirisasi, Gubernur juga mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas produk sehingga mampu menembus pasar global melalui manajemen rantai pasok yang lebih tertata. Menurutnya, UMKM ekraf memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa tren industri kreatif dunia tengah memprioritaskan produk dari negara dengan budaya yang kuat. Ia menilai Indonesia, termasuk Lampung, memiliki potensi untuk bersaing di kancah global karena kekayaan budaya yang bisa menjadi modal produk kreatif. Untuk mendukung target tersebut, kementerian akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan menyediakan plafon kredit hingga Rp500 juta per pelaku usaha serta mendorong pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
