Bandar Lampung, Nenemonews — Upaya Pemerintah Provinsi Lampung menstabilkan tata kelola singkong mulai menunjukkan hasil positif. Seluruh pemilik pabrik tapioka di Lampung menyatakan kesiapannya untuk kembali beroperasi dan membeli singkong sesuai harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Kesepakatan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam pertemuan bersama para pengusaha tapioka di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur, Selasa (25/11/2025).

Salah satu perwakilan pengusaha, Widarto (Akaw) dari Bumi Waras (BW), bersama 12 pemilik pabrik tapioka lainnya menyatakan mendukung harga dasar pembelian singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan refraksi 15 persen. Ketentuan ini sesuai dengan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta SK Gubernur Nomor 745 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 November 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menjelaskan sejumlah kriteria singkong yang akan dibeli pabrik. Singkong harus:

bebas tanah, batu, dan kotoran lainnya,

tidak tercampur bonggol dan material selain umbi,

berasal dari tanaman berusia minimal 8 bulan,

dalam kondisi baik, tidak busuk, serta tidak terkontaminasi bahan kimia atau zat berbahaya.

Bani menegaskan bahwa standar ini diterapkan untuk menjaga kualitas industri tapioka sekaligus memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil.

Sementara itu, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengusaha yang hadir dan memberikan komitmen nyata dalam mendukung kebijakan pemerintah.

“Saya berharap pertemuan hari ini menjadi langkah awal stabilisasi tata kelola singkong di Lampung melalui strategi ganda — menjaga keberlanjutan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Gubernur.

Dengan komitmen bersama ini, pemerintah optimistis ekosistem singkong Lampung kembali pulih dan memberi manfaat yang seimbang bagi industri maupun petani.(lia)