lampung selatan, nenemonews – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan program Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat secara utuh tanpa potongan. Pernyataan tersebut disampaikan di Kalianda, Sabtu (20/4/2025).
Menurut Radityo, program ini hadir sebagai respons atas maraknya isu pemotongan bantuan sosial yang sempat viral dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa melalui program tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran bansos.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama inspektorat telah menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang mengalami pemotongan bantuan yang tidak sesuai ketentuan. Laporan tersebut nantinya akan segera ditindaklanjuti, termasuk melalui kerja sama dengan pihak kejaksaan.
Radityo menjelaskan bahwa program Lamsel Betik merupakan langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat pengawasan lintas sektor dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan bebas dari praktik ilegal. Menurutnya, pengawasan bersama menjadi kunci agar hak masyarakat dapat diterima secara penuh.
Dengan diluncurkannya program Lamsel Betik, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Peluncuran program ini juga menjadi penegasan komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam memperkuat sistem pengawasan, membuka akses pengaduan, serta mencegah terjadinya praktik penyimpangan dalam penyaluran bansos di daerah. (*)
