Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung pengembangan hilirisasi kakao berbasis agroforestry sebagai strategi peningkatan kesejahteraan petani sekaligus pelestarian lingkungan di Provinsi Lampung.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F) yang berlangsung di Taman Santap Rumah Kayu, Selasa (27/1/2026).
Menurut Giri Akbar, pengembangan kakao dengan pendekatan agroforestry sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan dalam memperkuat hilirisasi sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.
“Pengembangan kakao berbasis agroforestry tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Kolaborasi multipihak harus terus diperkuat agar manfaatnya berkelanjutan,” ujarnya.
Program ini direncanakan mencakup pengembangan lahan sekitar 35.000 hektare dengan melibatkan kurang lebih 18.000 petani di Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus melalui skema Perhutanan Sosial. Inisiatif tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani kakao.
Ketua DPRD juga menekankan pentingnya percepatan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati agar manfaat program segera dirasakan masyarakat. DPRD, lanjutnya, siap memberikan dukungan kebijakan sekaligus melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan petani serta kelestarian lingkungan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD hadir bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela serta didampingi pejabat terkait dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Turut hadir perwakilan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) dan tim P4F dari tingkat regional maupun internasional.
DPRD Provinsi Lampung berharap kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan ini dapat menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.
