Palembang, nenemonews.com – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lahat yang membahas konsultasi penetapan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (24/12/2025).
Fokus utama diskusi mengerucut pada polemik pembangunan daerah irigasi di Kabupaten Lahat yang hingga kini masih terkendala kejelasan regulasi kewenangan. Isu ini mencuat karena pembangunan daerah irigasi secara normatif berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, sementara kebutuhan pembangunan di daerah dinilai cukup mendesak.
Menanggapi hal tersebut, Herman Deru menekankan pentingnya peran aktif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menjembatani kebijakan kepala daerah dengan mekanisme penganggaran yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti, namun harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal serta ketentuan administrasi.
Menurut Herman Deru, seluruh proses penganggaran tetap harus menghormati fungsi budgeting DPRD, termasuk kemungkinan pengurangan, penundaan, maupun persetujuan anggaran yang menjadi hasil keputusan bersama di lembaga legislatif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, menyampaikan bahwa hingga saat ini RAPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan. Ia menegaskan dukungan DPRD terhadap program Bupati Lahat, khususnya rencana pembangunan daerah irigasi yang diharapkan dapat menunjang sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa dalam APBD 2026 direncanakan pembangunan dua daerah irigasi, yakni Daerah Irigasi Pangi dan Merendang. Namun demikian, DPRD Kabupaten Lahat masih berpandangan bahwa kewenangan pelaksanaan pembangunan tersebut berada pada pemerintah provinsi, sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
DPRD Kabupaten Lahat, lanjutnya, mendukung penuh program pembangunan daerah irigasi, namun mengedepankan prinsip kepatuhan hukum agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan aman, terukur, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri para Wakil Banggar DPRD Kabupaten Lahat beserta anggota, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Amansyah)
