Palembang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, membuka kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Inisiasi Pembentukan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang digelar di Hotel Beston Palembang, Kamis (11/12/2025).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan BKKBN yang berperan penting dalam mendukung visi Indonesia Emas yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan bahwa program TAMASYA juga selaras dengan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia.
Edward Candra mengungkapkan bahwa dinamika keluarga modern menghadirkan tantangan baru, mulai dari pola kerja yang berubah hingga meningkatnya kebutuhan fasilitas pengasuhan anak yang aman dan berkualitas.
Menurutnya, TAMASYA dirancang sebagai ekosistem pengasuhan holistik, tidak hanya menyediakan penitipan anak, tetapi juga mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, serta penguatan ketahanan keluarga.
Dalam arahannya, Sekda meminta penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi TAMASYA dalam gugus tugas PAUD HI, kemudahan perizinan, serta penerapan standar mutu layanan dan peningkatan kapasitas SDM pengasuh.
Ia juga mendorong setiap kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret, membangun kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga sosial, serta meningkatkan komunikasi publik dan edukasi keluarga.
“Pertemuan ini menjadi momentum untuk memastikan setiap anak di Sumsel mendapatkan pengasuhan terbaik dan setiap orang tua merasa tenang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, Arios Saplis, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen lintas sektor dalam pembentukan dan implementasi TAMASYA di daerah.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan dokumen RTL, peningkatan pemahaman OPD terkait standar layanan TAMASYA, serta dukungan regulasi dan SDM yang memadai. Turut hadir para kepala OPD terkait. (amansyah)
