Way Kanan, Nenemonews – Ratusan lebih honorer berstatus R2 dan R3 hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 1 menggelar aksi protes di kantor Bupati Way Kanan, Selasa 14/01/2025.
Para pengunjuk rasa yang di terima Sekda Kabupaten Way Kanan Saipul S.Sos, M.IP didampingi Kadis P & K Machiavelli Herman Tarmizi S.STP.,M.Si, Kepala Inspektorat DR. Arie Antony Thamrin S.STP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Andika Saputra, SE, MM
Sekda terima perwakilan dari pengunjuk rasa di ruang rapat utama dan berjanji akan memperjuangkan hak guru honorer (foto habibi)
“Kami menuntut perubahan dan keadilan terkait pengangkatan Non-ASN database BKN R2 dan R3 ke dalam sistem PPPK penuh waktu, bukan hanya paruh waktu, mengingat tidak tersedianya formasi sesuai kebutuhan anggaran pelamar,” kata Juru bicara aksi damai, Tarmizi S.Pd dalam orasinya.
Sekda di dampingi kepala dinas P&K, kepala inspektorat dan kepala BKPSD menerima pengunjuk rasa di ruang rapat utama (foto habibi)
Ia menyebutkan, kami adalah para honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dan tinggal menunggu pensiun tapi belum diangkat menjadi PPPK. Kami berasal dari kelompok perwakilan dinas pendidikan yang sudah lama mengabdi.
Bahkan honorer berstatus R2 dan R3 yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan penuh dedikasi di berbagai lini pelayanan publik, menuntut pengakuan yang layak dan kebijakan berpihak pada masa depan.
Honorer berstatus R2 dan R3 yang sudah lama mengabdi, meminta pemerintah terkait penambahan formasi PPPK sesuai kebutuhan anggaran pelamar. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas proses pengangkatan PPPK.
“Kami hanya meminta keadilan dan kepastian atas masa depan kami kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mendengar suara kami,”harap Tarmizi S.Pd
Selanjutnya Perwakilan dari guru honorer Kuryani Saputra S.Pd menyatakan menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
Suasana aksi demo para guru honorer di depan kantor Bupati Way Kanan (foto habibi)
“Kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru. Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih,” tuturnya
Sementara Saipul S.Sos, M.IP Sekda Kabupaten Way Kanan didepan massa aksi lapangan kantor Bupati Way Kanan berjanji akan menyampaikan tuntutan honorer kategori R2 dan R3 yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke Pemerintah Pusat. Dia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat.
“Tuntutan mereka akan disampaikan, kami menyetujui tuntutan mereka akan disampaikan ke pusat,” kata dia, usai menemui masa aksi honorer.
Aksi demonstrasi ini, menurut Tarmizi S.Pd , adalah puncak dari kekecewaan guru honorer yang tak kunjung mendapatkan kepastian. Mereka hanya berharap pemerintah segera menuntaskan janji untuk merekrut seluruh honorer menjadi PPPK.
“Kami sudah mengabdi meskipun digaji berbeda dengan ASN, tapi kami tetap loyal jadi segera tuntaskan saja, meskipun melalui beberapa tahap,” tegasnya.
Dalam orasinya, Tarmizi S.Pd juga mengungkapkan adanya ancaman dan intimidasi yang diterima oleh para guru honorer agar tidak mengikuti aksi demonstrasi ini.
“Tolong hentikan ancaman terhadap teman-teman guru honorer yang tidak diizinkan berangkat ke sini, tidak ada lagi kata evaluasi kinerja guru honorer yang tidak ikut aksi. Saya yakin banyak teman-teman mendapatkan intervensi dan intimidasi. Kami bukan penjahat.! Kami hanya berjuang memperjuangkan hak,” serunya lantang.
Hendri S.Pd, seorang guru honorer yang turut hadir dalam aksi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang dihadapi guru honorer selama ini. Ia menuturkan bahwa banyak guru honorer yang bekerja dengan upah minim.
“Kondisi kami sangat memprihatinkan dan kami bekerja dengan gaji seadanya oleh karena itu, kami menuntut keadilan bagi guru honorer yang telah mengabdikan seumur hidupnya untuk pendidikan,” ungkap Hendri S.Pd.
Dia juga mengeluhkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap guru honorer dan ASN. “Gaji kami hanya Rp 2.00.000 setiap bulan, dengan jam kerja dari pagi hingga sore, sama seperti ASN. Bahkan, kami sering dijadikan kambing hitam untuk melaksanakan tugas ASN,” tandasnya.
Selama aksi mendapatkan pengamanan dari unsur kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Way Kanan hingga aksi tersebut selesai dan membubarkan diri secara tertib.(Marya)
