Pada tanggal 18 April 2023, Ketua DPRD Provinsi Lampung menerima kunjungan Pansus DPRD Tulang Bawang (Tuba) dalam rangka membahas teknis pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan diselenggarakan di Kabupaten Tulang Bawang. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay SH., MH, menyatakan bahwa hal yang perlu dilakukan adalah memastikan keselarasan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang dengan RPJMD Provinsi Lampung. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan garis-garis panduan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
Mingrum Gumay menjelaskan bahwa berdasarkan RPJMD, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang dapat dikonsultasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan mitra terkait. Konsultasi tidak hanya dilakukan dengan TAPD, tetapi juga melibatkan komisi, badan atau lembaga terkait, dan pihak lain yang terlibat dalam program pembangunan.
Ia menekankan bahwa tugas Bupati Penjabat (PJ) Kabupaten Tulang Bawang adalah melanjutkan pelaksanaan RPJMD yang telah ada sampai ada kepala daerah yang baru terpilih berdasarkan hasil pemilu. Visi misi yang dimiliki oleh gubernur, bupati, atau walikota tetap berlaku, dan RPJMD juga merupakan hasil dari persetujuan DPRD. Oleh karena itu, tugas PJ Bupati saat ini adalah meneruskan program-program yang telah ditetapkan, dan target-target tersebut akan dibahas melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain itu, Mingrum Gumay mendorong DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakan program penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan mengadakan pelatihan bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI bagi anggota DPRD Tulang Bawang. Hal ini penting mengingat tantangan ideologi di masa depan, serta untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi dalam masyarakat yang memiliki keragaman suku, budaya, ras, dan agama di Tulang Bawang sebagai bagian dari Indonesia.
Ines Septia Saputri SH., MH, anggota Pansus DPRD Kabupaten Tulang Bawang, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait pelaksanaan teknis LKPJ dan RPJMD agar dapat menghasilkan kebijakan dan program yang sejalan dengan pemerintah Provinsi Lampung. Hasil telaah dan diskusi dari pertemuan ini akan disampaikan melalui forum Pansus sebagai upaya untuk memperkuat sinergi dengan kebijakan dan rencana pembangunan provinsi ke depan.
