Mesuji, Nenemonews (Lampung) – Akan berakhirnya masa jabatan PJ Bupati Mesuji pada bulan Mei 2023 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji telah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Fraksi terkait pembahasan usulan nama Penjabat Bupati Mesuji.

Hal ini tertuang dalam surat sekertaris Jendral Kementrian Dalan Negeri (Kemendagri) melalui surat No: 100.2.1.3/1773/SJ, tertanggal 27 Maret 2023, untuk mengusulkan nama calon penjabat Bupati Mesuji tahun berjalan.

Dalam Pers Rilisnya Kepada awak media, Ketua DPRD Mesuji Elfianah mengatakan, Ketua juga bersama wakil dan juga ketua-ketua fraksi DPRD Mesuji telah melakukan rapat pimpinan untuk membahas terkait dengan penyampaian/usulan 3 nama PJ Bupati Mesuji, dari 3 nama tersebut boleh dengan nama yang sama atau nama yang berbeda.

“Kami tadi menyepakati sesuai dengan persyaratan PJ Bupati yang akan menjabat nanti, yang jelas nanti PJ Bupati yang akan memipin di kabupaten Mesuji yang kami inginkan orangnya yang paham dengan kabupaten Mesuji, yang kami kenal, yang dia tahu keadaan kabupaten Mesuji, dan terpinting tidak ada kepentingan politik di Kabupaten Mesuji, karna kedepan kita akan menghadapi tahun politik, Maka dari itu yang kami inginkan orang yang fokus dalam mengurus kabupaten Mesuji.” ucap Ketua DPRD Mesuji Elfianah, Senin (03/04/2023) di Gedung Rapat Paripurna DPRD Mesuji Lantai 2.

Tambah Elfianah, “Untuk nama yang akan di usulkan sendiri nanti akan di sampaikan dengan juru bicara semua fraksi DPRD Mesuji, karna ini adalah keputusan lembaga, bukan keputusan dari ketua DPRD Mesuji.” tutupnya.

Di tempat yang sama Ketua Fraksi Nasdem Fuad Amrullah, yang juga bertindak sebagai Juru bicara mewakili seluruh Fraksi di lembaga DPRD Mesuji, kepada awak media menyampaikan, hasil dari apa yang di bahas tadi, DPRD Mesuji menyepakati satu nama yang di usulkan menjadi PJ Bupati Mesuji yakni Sulpakar, yang merupakan PJ Bupati Mesuji yang sekarang.

Dalam keputusan ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangkan, bahwa tugas Penjabat Bupati tahun 2023 dan 2024 yang paling besar adalah sebagai penyelenggara pemerintah daerah secara konfesional seperti yang terlihat pada saat ini, bagai mana tugas PJ Bupati Mesuji memimpin pemerintah daerah untuk berproses dalam rangka membangun Kabupaten Mesuji dari semua sisi.

Selanjutnya juga Fuad mengatakan dalam menghadapi tahun 2023 dan tahun 2024 akan ada peristiwa politik, momentum nya adalah Pileg, Pilpres, dan Pilkada, peristiwa ini juga membutuhkan stabilitas di masyarakat maupun pemerintah daerah, begitu juga partai politik.

“kita dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu pasti punya alasan mengapa mengusulkan nama pak Sulpakar, dan kita hanya mengusulkan 1 nama saja, bahwa kita sebetulnya memberikan dukungan ini secara administratif, mungkin bisa di dengar oleh Kementrian Dalam Negeri mungkin juga tidak, tetapi ini adalah bentuk memberikan dukungan politik saja.” ujar Fuad.

Lanjut Fuad, “jika dukungan politik harus adanya alasan politik, nah alasan politik kami sebagai fraksi-fraksi ini bahwasanya sederhana sekali, proses adaptasi kami dengan pak Sulpakar ini sudah 1 tahun, maka berikutnya kami tinggal bagaimana saling mengisi, pak Sulpakar juga sudah mengenal kami secara utuh selama 1 tahun ini, baik kelebihan maupun kekurangan kami, begitu juga kami, mengenal pak Sulpakar baik kelebihannya maupun kekurangannya dalam memimpin kabupaten Mesuji ini, Dasar ini lah yang sangat sederhana, kami berharap pak Sulpakar diteruskan kembali menjadi PJ Bupati Mesuji.” jelasnya.

Kemudian Fuad juga menambahkan, “untuk penyelenggaraan Pemerintah daerah bahwa komunikasi politik kami tidak ada masalah, dan kita juga melihat respon dari masyarakat, ada teman-teman Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat yang masih menginginkan pak Sulpakar menjadi PJ Bupati Mesuji.” ujarnya.

Fuad juga menjelaskan bahwa dipastikan seluruh Fraksi DPRD Mesuji ini tidak ada tendensi politik, “praktisnya tidak ada peristiwa yang ada di balik ini, kami tidak melakukan hal-hal yang tidak patut kami lakukan, bahwa kami betul berfikir sederhana sekali bahwa kami tidak mau beradaptasi lagi, dan khawatirnya jika harus berganti sosok baru, maka hanya akan menghabiskan waktu untuk kembali melakukan pengenalan wilayah, menjalin komunikasi dan penataan ulang dari semua sisi.” ucapnya.

Kemudian Fuad juga melanjutkan, “Kami tidak melihat urgensi nya jika harus mengusulkan tiga nama itu, menurut kami tidak penting hal itu. Sebetulnya hak prerogatif nya ada di Kemendagri, bahwa kendati kami mengusulkan tiga nama sekalipun dipilih diluar usulan itu juga bisa dan sangat mungkin, maka kami menyederhanakan proses ini cukup satu nama saja, yang sudah kita kenal, bermitra baik dengan kita,” tegasnya.

Dikatakannya lagi, dalam hal melaksanakan apa yang sudah di sepakati bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif, dimana Sulpakar sudah ikut mengawal dan melaksanakan ketok palu APBD untuk tahun ini. “Kinerja nya kita sudah tau, jadi tidak ada alasan lagi untuk memilih sosok lain apalagi yang belum kita tau seperti apa pola kerja dan komunikasi nya. Karena jika kami pun harus mengusulkan tiga nama, kami tidak punya argumentasi juga, dikemudian hari dipaksakan untuk mengusulkan tiga nama dikhawatirkan malah akan menimbulkan perpecahan diantara Fraksi ini antar lembaga ini akan terjadi banyak pemikiran,”kata dia lagi.

Fuad juga menguraikan, hal itu lah yang menjadi dasar DPRD Mesuji sepakat, menyatukan visi-misi, untuk mengusulkan satu nama yaitu Sulpakar. Pertimbangan lainnya, adalah melihat derasnya dukungan yang mengalir dari bawah, seperti tokoh masyarakat, kepala desa yang melalui APDESI Mesuji sudah lebih dulu menyatakan dukungannya.

“Harapan kita, ini bisa menjadi bahan pertimbangan di Kemendagri, jika ditanya bagaimana dengan kinerja selama ini, proses pembangunan yang sudah ada, beliau masuk ke Mesuji saya masih ingat betul, bahwa pada waktu itu sedang proses persiapan perencanaan pembangunan mengesahkan APBD 2023, yang proses pelaksanaannya baru akan berjalan di tahun ini. Maka bicara tolak ukur kinerja nya meski belum bisa kita jabarkan secara utuh. Akan tetapi, kami punya tolak ukur yang lain, seperti proses komunikasi antar birokrasi dan kelembagaan yang bagus, penataan keuangan juga baik, skema prioritas pembangunan juga tepat sasaran, dan disiplin ASN yang sudah terlihat paling menonjol,” Tandasnya. (N9)