You are currently viewing DPRD Mesuji Gelar Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang APBD Mesuji TA 2023

DPRD Mesuji Gelar Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang APBD Mesuji TA 2023

Mesuji, Nenemonews (Lampung) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Mesuji menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Mesuji terhadap ranperda tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023.

Paripurna yang di gelar ini di pimpin oleh wakil ketua satu Yulian Rahmi Safitri, dan di hadiri 19 orang anggota DPRD kabupaten Mesuji, dari 35 Orang anggota DPRD Mesuji, Rabu, (31/08/2022) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Mesuji.

Hadir dalam paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Mesuji Syamsudin, mewakili penjabat Bupati Mesuji, Kapolres Mesuji yang di wakili, Dandim 0426 tulang bawang yang di wakili, Staf ahli, asisten, Opd pada lingkup pemerintah kabupaten Mesuji.

Sekretaris Daerah Mesuji Syamsudin Dalam menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Mesuji mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada rekan-rekan legislatif yang telah menyampaikan pandangan umumnya.

Dari beberapa Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Mesuji, dapat disimpulkan antara lain bermakna saran yang membangun, pertanyaan yang memerlukan jawaban, himbauan serta pernyataan yang positif atas penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan jawaban atas materi Pandangan Umum Fraksi, sebagai berikut:
I. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI NASDEM;
Mengenai pandangan umum dari Fraksi Nasdem, sebelumnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih.

1. Terkait dengan defisit 45,5 Milyar hal tersebut merupakan selisih dari pendapatan daerah dengan belanja daerah yang bisa kita tutup dengan pembiayaan daerah sehingga hasil nya akan balance. Idealnya suatu postur penganggaran adalah kemampuan dalam pengelolaan keuangan, penerimaan dapat mengakomodir pengeluaran daerah. Dalam hal terjadi defisit, SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang sebagaimana pasal 155 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

2. a. Terimakasih atas saran dari Fraksi Nasdem, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengalokasikan pemeliharaan Taman Kehati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi, harapannya adalah optimalisasi PAD.
b. Terimakasih atas saran yang diberikan oleh Fraksi Nasdem. Kami sepakat dengan pandangan dari Fraksi Nasdem, Bendungan Albaret Simpang Mesuji dibangun sebagai salah satu objek Wisata di Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dan menggerakkan perekonomian masyarakat. untuk itu Pemerintah Kabupaten Mesuji akan terus melakukan pengawasan melalui dinas yang mebidangi terkait retribusi objek wisata sesuai dengan peraturan guna meningkatkan PAD Kabupaten Mesuji.

c. Terkait dengan wisata religi di desa wirabangun, Pemerintah Kabupaten Mesuji tetap optimis bahwa memiliki dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi masyakarat sehingga dapat merangsang potensi-potensi PAD di Kabupaten Mesuji yang kita cintai ini.

3. Terimakasih atas saran yang diberikan Fraksi Nasdem, terkait alokasi anggaran dalam rangka meningkatkan sarana prasarana pendidikan keagamaan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam hal ini telah berupaya mengalokasikan anggaran untuk tenaga non formal pendidikan agama, bantuan sosial uang untuk guru ngaji, guru pasraman, guru injil dan guru tripitaka yang telah terdata sesuai dengan jumlah penganut agama dikabupaten mesuji dan juga melihat kemampuan keuangan daerah.

4. Pemerintah Kabupaten Mesuji masih terus berkomitmen memprioritaskan penanganan jalan dan jembatan guna mempertahankan aksesbilitas antar Ibu Kota Kecamatan (IKK) terutama jalan dari Kecamatan Rawajitu Utara sampai Kecamatan Mesuji Timur. Ruas-ruas jalan yang perlu penanganan antara lain: SP 1 Sungai Buaya – Panggung Rejo, Panggung Rejo – Telogo Rejo dan Telogo Rejo – Panggung Jaya. Gambaran umum infrastruktur secara kuantitas jumlah panjang jalan dan ruas jalan sudah dapat melayani konektifitas antar wilayah, namun secara kualitas jalan pemerintah daerah belum dapat memberikan pelayanan maksimal berupa kondisi mantap jalan kepada masyarakat. Pencapaian target Pemerintah Daerah dalam penanganan jalan tak terlepas dari pendanaan dan karakteristik lahan. Jenis tanah di Kecamatan Rawajitu berupa lumpur dapat menyebabkan biaya konstruksi jalan sangat mahal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah tetap menjalankan pelaksanaan pembangunan jalan mengguakan metode swakelola dan menggunakan stok file berupa batu split yang hingga kini masih tersedia. Dengan swakelola, Pemerintah Daerah tetap dapat mengejar kualitas beton jalan dan memaksimalkan kuantitas dengan pendanaan yang disediakan.

5. Terkait pembinaan atlit untuk persiapan Porprov, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengalokasikan anggaran untuk persiapan kegiatan dinas terkait dengan target 80 atlit yang dibina dan dikembangkan, 30 atlit berprestasi yang mendapat penghargaan. Semangatnya yaitu mengejar prestasi serta mengharumkan nama Kabupaten Mesuji yang kita cintai agar lebih dikenal.

II. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PKB;
Mengenai pandangan umum dari Fraksi PKB, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih.
1. Kami sangat mengapresiasi atas saran yang diberikan oleh PKB mengenai pengembangan dan penggalian potensi pendapatan daerah, sebagaimana yang disampaikan Kita akan terus bersama-sama meningkatkan PAD baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi demi kemajuan Mesuji.

2. Sebagaimana saran yang disampaikan Fraksi PKB, melalui Perangkat Daerah terkait, kami akan terus berupaya mengenalkan Mesuji pada Khalayak dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi, sehingga potensi pariwisata yang ada akan lebih dikenal.

3. Terkait saran yang disampaikan mengenai penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran dan hasil yang diharapkan. Termasuk efisensi dalam pencapaian hasil dan keluaran serta mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja kami tetap akan terus mengoptimalkan dengan mempedomani RPD Kabupaten Mesuji.

4. Check and Balance dalam tata kelola pemerintahan yang baik memang sangat diperlukan sebagaiman saran yang dikemukakan oleh fraksi PKB, dimana salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini kepala daerah (eksekutif) sebagai pengelola keuangan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD (legislatif) terhadap pengesahan APBD, untuk selanjutnya dapat dilakukan audit oleh BPK dan pendampingan oleh inspektorat daerah sehingga dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Kami sangat mengapresiasi atas saran yang diberikan oleh fraksi PKB, kegiatan pendampingan dari Inspektorat serta monitoring dan evaluasi merupakan salah satu upaya untuk pemantauan pendapatan. Penggunaan alat elektronik seperti taping sudah mulai dipergunakan pada beberapa rumah makan, nantinya akan diperguanakn keseluruh objek pendapatan secara bertahap, untuk meminimalisir kebocoran pendapatan.

6. Terima kasih atas saran yang diberikan, kita akan berupaya untuk menginisiasi pembentukan BUMD melalui Perangkat daerah teknis terkait yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Mesuji.

7. Terkait dengan kampanye penyadaran masyarakat membayar pajak, Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui dinas terkait telah berupaya menumbuhkan sadar pajak pada objek pajak dengan cara pemberian hadiah bagi desa yang paling tertib pajak. Sedangkan pelayanan pajak dengan berbasis teknologi telah dilakukan dengan meletakan mesin tapping box disetiap objek pajak yang berpotensi.

8. Sebagaimana harapan yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemerintah Kabupaten Mesuji berkomitmen untuk tetap konsisten dan memprioritaskan program yang manfaatnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Selaras dengan harapan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Perangkat Daerah Teknis terkait berkomitmen untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh dalam semua aspek, seperti pengelolaan keuangan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian, sehingga dapat diwujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

10. Terkait saran yang diberikan oleh fraksi PKB mengenai evaluasi kinerja terhadap pegawai, kami sangat mengapresiasi, dan telah menerapkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PDI-P;
Mengenai pandangan umum dari Fraksi PDI-P, sebelumnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih.
1. Terimakasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi PDI Perjuangan, terkait proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menghitung betul berdasarkan asumsi 5 tahun terakhir dan realisasi nya, serta melihat situasi perekonomian di masyarakat, denga begitu proyeksi pendapatan dapat terukur berdasarkan prinsip kepastian.

2. Kami sampaikan apresiasi atas saran Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan efisiensi realisasi belanja APBD TA 2023. Pelaksanaan/Realisasi belanja dilakukan dengan mempedomani Standar Satuan Harga Kabupaten Mesuji yang disusun secara terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Terkait dengan rasio Belanja Pegawai Kabupaten Mesuji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu kurang dari 30% dari total belanja APBD TA 2023.

4. Terimakasih atas saran yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, kami akan terus berupaya bersama stakeholder terkait dalam membangun mesuji melalui peningkatan potensi pendapatan, baik itu PAD maupun mensinkronkan kegiatan dengan program Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

5. Terimakasih atas komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk mengawal proses APBD TA 2023. Sejalan dengan harapan Fraksi PDI Perjuangan, Kami meyakini bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang akan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 dapat menjawab tantangan dan kebutuhan kondisi saat ini dan yang akan datang sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji.

VI. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PAN;
Mengenai pandangan umum dari Fraksi PAN, sebelumnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih.
1. Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi PAN. Kami tetap konsisten dan berupaya untuk memaksimalkan estimasi target pendapatan pada tahun 2023.

2. Terimakasih atas dukungan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Pemerintah Kabupaten Mesuji tetap konsisten dalam program peningkatan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah berbasis pertanian.

3. Terkait Objek Wisata Religi di Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang, Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Perangkat Daerah terkait, siap melakukan kajian terkait kelengkapan dokumen, ketersediaan sumberdaya manusia dan mekanisme pengelolaan, sehingga bisa mengoptimalkan potensi masyarakat sekitar objek wisata dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji.

4. Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam upaya pengendalian dampak inflasi daerah telah mengalokasikan anggaran untuk sektor Jaring Pengaman Sosial pada program, kegiatan dan subkegiatan yang ada di Perangkat Daerah berupa belanja hibah dan bantuan sosial. proses verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap masyarakat calon penerima bantuan sehingga tepat sasaran.

5. Sejalan dengan harapan Fraksi Partai Amanat Nasional, terkait saluran tersier pada lahan pertanian di Kabupaten Mesuji, Perangkat Daerah terkait berupaya maksimal melakukan pemeliharaan saluran tersier sehingga dapat menjaga ketersediaan air yang dibutuhkan.

VII. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI MESUJI BERSATU;
Mengenai pandangan umum dari Fraksi Mesuji Bersatu, sebelumnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih.
1. Terkait dengan defisit 45,5 Milyar hal tersebut merupakan selisih dari pendapatan daerah dengan belanja daerah yang bisa kita tutup dengan pembiayaan daerah sehingga hasil nya akan balance. Idealnya suatu postur penganggaran adalah kemampuan dalam pengelolaan keuangan, penerimaan dapat mengakomodir pengeluaran daerah. Dalam hal terjadi defisit, SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang sebagaimana pasal 155 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

2. Terimakasih atas dukungan dari Fraksi Mesuji Bersatu, dalam proses penetapan penerima bantuan sosial kepada kelompok, telah dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima, sehingga diharapkan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Proses pendampingan, pembinaan dan evaluasi akan terus dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran program sebagaimana yang diharapkan pada saat perencanaan program.

3. Terkait dengan pembangunan infrastruktur di beberapa ruas jalan penghubung desa, dengan keterbatasan pendanaan di urusan infrastruktur mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menjadikan beberapa ruas jalan sebagai prioritas penanganan. Ruas jalan yang di jadikan prioritas penanganannya berdasarkan azaz berkeadilan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ruas jalan yang ditangani adalah ruas jalan yang dapat lebih cepat memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat mesuji. Secara spesifik, akan diprioritas kan jalan yang sering dilewati kendaraan, jalan yang dapat mengangkut barang berupa sumberdaya alam dan jalan yang dilewati untuk mendukung kegiatan permukiman seperti jalan menuju sarana pendidikan, sarana perdagangan, sarana ibadah dan perkantoran.

“Saya menyadari bahwa selama proses pembahasan pasti terjadi dinamika menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini . untuk itu atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji saya mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan.” Ucapnya.(ADV)