Bandar Lampung – Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Lampung 2022 kembali mengambil langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Pada Rabu (31/05/2023), Pansus LKPj yang dipimpin oleh Ketua Mikdar Ilyas, mengeluarkan permintaan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Lampung.
Dalam rapat tersebut, Pansus LKPj meminta TAPD dan OPD untuk menyampaikan secara tertulis enam poin penting yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Keenam poin tersebut merupakan fokus utama yang perlu diungkapkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah inti dari permintaan Pansus LKPj:
Pertama, Pansus LKPj meminta TAPD dan OPD untuk menyampaikan matrik realisasi anggaran yang menjadi indikator utama pelaksanaan program pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran telah mencapai target yang ditetapkan.
Kedua, Pansus LKPj meminta laporan terkait kinerja realisasi keuangan selama tahun anggaran 2022. Informasi ini akan memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Selanjutnya, Pansus LKPj meminta TAPD dan OPD untuk menjelaskan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan perangkat daerah yang bertanggung jawab. Hal ini penting guna menilai sejauh mana program dan kegiatan telah terealisasi dengan baik di setiap sektor.
Poin keempat adalah hasil pelaksanaan program-kegiatan yang berdasarkan 33 Janji Gubernur pada RPMJD/RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022. Pansus LKPj ingin memastikan bahwa janji-janji tersebut telah diwujudkan dalam bentuk program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung.
Selanjutnya, Pansus LKPj meminta laporan mengenai sasaran kinerja ekonomi dan sosial Provinsi Lampung tahun 2022. Informasi ini akan memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pencapaian target-target strategis lainnya.
Terakhir, Pansus LKPj ingin mendapatkan pemahaman mengenai isu aktual dan viral terkait Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing OPD. Dalam hal ini, Pansus LKPj meminta TAPD dan OPD untuk menyampaikan masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka.
Permintaan Pansus LKPj ini merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transpar
ansi pelaksanaan program pemerintah daerah. Dengan menyampaikan secara tertulis enam poin penting tersebut, Pansus LKPj akan dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja pemerintah daerah serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan telah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Lampung. Pansus LKPj akan melibatkan tenaga ahli dan melakukan rapat internal untuk memastikan hasil yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Diharapkan, langkah ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
