Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat melalui keikutsertaan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026.
Rapat pleno tersebut berlangsung di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/06/2026). Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hendri Syahri, S.T., M.T., serta Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Way Kanan Heri Kurniawan, STP., M.M.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung sebagai forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menetapkan target, serta menyusun langkah percepatan perluasan akses keuangan bagi masyarakat.
Rapat pleno dipimpin Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Menurut Jihan, keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, mendorong UMKM naik kelas, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil nyata. Keberhasilan kita diukur dari seberapa besar dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, mendorong UMKM naik kelas, hingga menekan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka,” ujar Jihan.
Dalam paparannya, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau sekitar 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota. Selain itu, telah dilaksanakan 25 kegiatan business matching yang menyasar pelaku UMKM, perempuan, pelajar, serta masyarakat umum.
Program kerja TPAKD juga terus diselaraskan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung melalui integrasi Program Desaku Maju dan Desa Perkasa. Langkah tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang komprehensif, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, desa wisata hingga industri kreatif.
Pada tahun 2026, TPAKD Provinsi Lampung menetapkan tiga program prioritas, yakni Agrifuture Lampung yang bertujuan meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta Siger Preneur Lampung sebagai upaya mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing.
Sementara itu, berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung telah mencapai 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,46 persen.
Wakil Gubernur Lampung menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui berbagai terobosan untuk memperluas akses layanan dan edukasi keuangan hingga ke wilayah pelosok. Ia juga mendorong optimalisasi berbagai skema pembiayaan yang tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sejumlah program strategis turut didorong, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan terhadap Program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam rapat pleno tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan UMKM, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program-program TPAKD di daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing UMKM, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
