Tulang Bawang, Nenemonews –
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, menggelar sosialisasi program JKN ( jaminan kesehatan nasional) guna memastikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh tenaga teknis dan administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional melalui SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) pada dapur MBG. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Bupati Tulang Bawang, Rabu, (10/6/26).
Pada kegiatan tersebut diikuti dan dihadiri langsung oleh Asisten Bupati bidang pemerintahan dan kesra, Inspektur Daerah, Bapperida, perwakilan BPKAD, Dinas Kesehatan serta Kepala BPJS Kesehatan Kesehatan Cabang kabupaten setempat. Langkah ini diambil sebagai proteksi mendasar bagi garda depan program nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulangbawang, pada kesempatan itu menegaskan bahwa kepesertaan JKN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama dalam menjaga keselamatan kerja para personil dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
“Program JKN ini bertujuan menjaga keselamatan kerja seluruh personel. Kami berharap, “bilamana anggaran sudah ada” pihak manajemen atau instansi terkait bagi seluruh tenaga PPPK dan relawan SPPG, segera melaporkan pembayaran iurannya kepada pihak BPJS, ”ujar Budi Santoso.
Pemkab Tulang Bawang melalui asisten Bupati, menaruh perhatian besar pada profesionalitas dan dampak sistemik dari berjalannya program pemenuhan gizi nasional dan juga mewakili Ketua satgas Kabupaten , ia menegaskan pranan pemerintah daerah sebagai pengawas penuh agar program pemenuhan gizi nasional di wilayah Tulang Bawang berjalan sesuai prosedur ketentuan standar yang harus dipatuhi, dilengkapi oleh setiap mitra SPPG.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh tenaga SPPG bisa bertugas dengan profesional. Pemda bertanggung jawab penuh selaku pengawas di lapangan, “ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra menegaakan.
Lebih lanjut, Pemkab Tulang Bawang juga memberikan instruksi ketat terkait operasional dapur umum dan distribusi makanan. Masalah standar higienitas dalam oprasional menjadi poin utama yang tidak boleh diabaikan oleh seluruh mitra SPPG.
“Dari segi lingkungan, SPPG harus benar-benar menjaga kebersihan sekitar, Pastikan menu makanan pemenuhan gizi kepada setiap jenjang penerima manfaat sesuai dengan standar kesehatan dan cukup gizi dan jangan sampai ada kelalaian sehingga berkemungkinan terjadi masalah atau bahkan keracunan makanan bagi Penerima manfaat , “imbuhnya menegaskan.
Diketahui disisi lain, program pemenuhan gizi ini komplekasi dampak positif, tidak hanya dirancang untuk memperbaiki nutrisi masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pemkab menginstruksikan SPPG untuk memprioritaskan pasokan bahan baku dari jaringan pertanian lokal. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan perputaran perekonomian berdampak langsung di tingkat bawah.
“Dalam pembelanjaan bahan baku makanan pemenuhan gizi, berdayakan UKM lokal, kami minta bisa membeli di agent-agent atau tengkulak dari petani daerah setempat dengan harga yang stabil. Sehingga diharapkam mampu menjaga perputaran usaha kecil dibawah tidak potong jalur rejeki pedagan kecil eceran masyarat dibawah agar tetap berkembang, “ujar pihak Pemkab memberi arahan kepada Ka. SPPG agar dapat disampaikan kepada mitranya.
( N)
