Bengkulu, Nenemonews – Aksi respons cepat terhadap ambrolnya Jembatan Air Matan di wilayah Seluma Selatan, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (29/4). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen legislatif dalam memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek pembangunan merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa setiap pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dalam peninjauan awal di lapangan, Komisi III menemukan sejumlah hal yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait kesesuaian teknis dengan standar operasional prosedur (SOP). Meski demikian, DPRD menekankan pentingnya pendekatan objektif melalui pelibatan tenaga ahli guna melakukan evaluasi menyeluruh.
Sementara Madi Husen, selaku anggota komisi III lainnya mengungkapkan bahwa jembatan tersebut baru diresmikan sekitar dua bulan lalu, dengan nilai proyek mencapai kurang lebih Rp16,4 miliar. Kondisi ini mendorong perlunya penelusuran lebih detail terhadap spesifikasi teknis serta proses pelaksanaan pekerjaan.
“Kami akan menelusuri secara rinci mulai dari material yang digunakan, bentang jembatan, hingga metode konstruksi yang diterapkan,” jelasnya.
Selain itu, dokumen kontrak proyek juga tengah diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan aspek administrasi dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Dari sisi teknis, Ir. H. Darmawansyah, M.T., menekankan bahwa setiap pembangunan infrastruktur harus didukung perencanaan yang matang dan berbasis kajian komprehensif, termasuk survei topografi, hidrologi, hidrolika, lingkungan, hingga spesifikasi material.
“Dokumen perencanaan seperti perhitungan konstruksi dan detail engineering design (DED) menjadi elemen penting yang harus tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Komisi III juga mencermati aspirasi masyarakat yang menginginkan jaminan keamanan serta keberlanjutan fungsi jembatan sebagai jalur penghubung utama. DPRD menilai, kualitas pembangunan harus menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Komisi III mengimbau seluruh pihak terkait, baik kontraktor maupun pengawas proyek, untuk terbuka dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait penggunaan material dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.
“Fokus kami adalah memastikan kebenaran dan kualitas. Yang terpenting, jembatan ini ke depan harus aman, layak digunakan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Suharto.
Sidak ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi menyeluruh terhadap insiden ambrolnya Jembatan Air Matan. DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta kepentingan masyarakat luas. (Adv)
