Bengkulu, Nenemonews – Situasi fiskal Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk di tingkat pemerintahan daerah.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian meminta seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk tetap menjalankan tugas dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan fokus pada skala prioritas pembangunan.
“Tentunya Inpres tersebut harus kita pedomani dan tidak harus gaduh karena harus kita laksanakan sesuai hirarki agar dana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu bisa dirasakan masyarakat dengan tepat guna dengan tidak mengesampingkan aspek pelayanan secara prima,” ujar Wagub Mian dalam Apel Bersama Kepala OPD dan jajaran ASN Pemprov Bengkulu di Lapangan Apel Pemprov Bengkulu, Selasa (25/2/2025).
Mian menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Sebaliknya, langkah tersebut harus dipandang sebagai upaya strategis untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.
Ia juga meminta ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk tetap bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik atau spekulasi di luar kebijakan yang telah ditetapkan. Baginya, efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi juga tentang bagaimana memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Mian menyampaikan pesan dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kepada seluruh jajaran OPD dan ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa ragu.
“Jangan menunggu, jangan ragu dalam melaksanakan tugas dan tupoksi, terutama untuk hal-hal rutin yang memang efektif dan sesuai dengan regulasi,” kata Mian.
Menurutnya, penyerapan anggaran harus tetap berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD. Kebijakan efisiensi bukan alasan untuk memperlambat kinerja birokrasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada beberapa program yang masih harus menunggu arahan lebih lanjut, seperti surat edaran dari Menteri Keuangan atau petunjuk teknis lainnya.
“Jadi untuk itu ketika masih menunggu, hal lain harus disiapkan sebaik mungkin, supaya penyerapan anggaran bisa optimal di 100 hari kerja Gubernur dan Wagub Bengkulu,” tegasnya.
Selain menyoroti kebijakan efisiensi anggaran, Mian juga mengingatkan ASN Pemprov Bengkulu untuk tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah, mengingat bulan suci Ramadan 1446 Hijriah semakin dekat.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk tetap fokus bekerja sambil menjalankan ibadah dengan khusyuk. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan tugas selama Ramadan akan membawa keberkahan bagi Pemprov Bengkulu secara keseluruhan.
“Semua ini tidak lain agar keberkahan dan rahmat diberikan kepada Pemprov Bengkulu dan pada akhirnya bisa bagus di akhir perjalanannya,” ujar Mian.
Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran menjadi tantangan baru bagi pemerintahan daerah, termasuk Pemprov Bengkulu. Namun, dengan strategi yang tepat dan koordinasi yang baik, kebijakan ini diharapkan dapat tetap menjaga stabilitas pembangunan di Bengkulu tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. (ts)
