Jakarta, nenemonews — Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Danantara untuk menyiapkan skema bisnis bioskop di tingkat kabupaten dan kota sebagai upaya memperluas akses pasar film nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat menghadiri Jogja-NETPAC Asian Film Festival Market 2025 di Jogja Expo Center, Bantul, Sabtu (29/11/2025). Riefky mengungkapkan bahwa Danantara diminta merancang model bisnis khusus yang dapat mendukung tumbuhnya bioskop-bioskop baru di daerah.
Instruksi Presiden itu muncul dalam rapat terbatas sekitar tiga pekan lalu saat Kemenekraf memaparkan capaian satu tahun pertama kerja pemerintahan. Riefky mengatakan bahwa akses pasar film nasional masih menjadi persoalan serius karena jumlah layar bioskop di Indonesia belum sebanding dengan kebutuhan industri film.
“Rasio layar kita masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan. Banyak film yang sudah diproduksi tidak bisa masuk ke layar lebar,” ujar Riefky.
Permasalahan ini mendorong Presiden Prabowo meminta Kemenekraf dan Danantara menyusun skema bisnis baru agar bioskop di tingkat kabupaten dan kota bisa tumbuh dan berkelanjutan. Riefky menyatakan bahwa pengembangan bioskop daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat kebanggaan terhadap film nasional.
Riefky menjelaskan bahwa peluang ekonomi untuk pengembangan bioskop daerah cukup besar, namun tetap membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, kemudahan perizinan, dan dukungan lain yang relevan.
“Kita perlu keberpihakan pemerintah, apakah itu berupa insentif atau kemudahan lainnya,” ucapnya.
Skema bisnis yang sedang disusun oleh Kemenekraf bersama Danantara juga akan melibatkan masukan dari pelaku industri film dan pemangku kepentingan terkait, agar model yang dihasilkan komprehensif dan aplikatif.
Riefky menambahkan bahwa pengembangan bioskop daerah juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa ruang kerja sama akan dibuka untuk semua pihak, sambil pemerintah fokus menyusun konsep bersama Danantara.
“Terbuka untuk semua pihak. Namun saat ini kami akan fokus dulu menyusun bersama Danantara,” katanya.(red/kmps)
