Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD dalam forum tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan perencanaan pembangunan daerah disusun secara terarah, aspiratif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Turut hadir anggota DPRD Abdul Aziz dan Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda bersama jajaran pejabat eselon II dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Giri Akbar menyampaikan dukungan DPRD terhadap target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah diminta memperkuat kolaborasi dan mengesampingkan kepentingan sektoral agar program yang disusun benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Giri juga menilai program makan bergizi gratis memiliki potensi signifikan dalam menekan angka kemiskinan, terutama jika melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, tingkat kemiskinan di Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen, menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dengan memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Ia menyatakan target pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan investasi, serta penguatan sektor produktif, tidak semata bergantung pada belanja APBD.
DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya keselarasan antara perencanaan provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD Tahun 2027 tersusun secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Lampung.
