Bojonegoro, Nenemo (Jatim) — Sebuah gedung sekolah di Kabupaten Bojonegoro kembali menampar nurani publik. Bangunannya begitu sederhana—bahkan terlalu sederhana untuk layak disebut sekolah.
Video yang viral di media sosial memperlihatkan kenyataan pahit: di tengah deretan klaim pembangunan dan APBD yang digembar-gemborkan mencapai triliunan rupiah, masih ada anak-anak yang belajar di bawah atap asbes rapuh dan dinding papan tipis.
Sekolah yang terekam dalam video itu berada di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo. Dindingnya hanya papan, atapnya asbes renta, dan ruang kelas disekat seadanya dengan kayu setengah badan. Meja, papan tulis, dan perabot lain tampak amat minim.
Bahkan lantainya pun belum pernah disentuh semen—tanah menjadi pijakan mereka menuntut ilmu.
Anak-anak berseragam pramuka terlihat duduk beristirahat usai diajar oleh seorang guru berseragam batik. Pemandangan itu lebih menyerupai pos darurat pascabencana daripada ruang yang seharusnya menjadi mercusuar harapan.
Tak heran publik bereaksi keras. Warganet tak hanya prihatin, tetapi kecewa dan geram: bagaimana mungkin sebuah kabupaten yang membanggakan APBD “raksasa” masih membiarkan sekolah dalam kondisi menyayat hati begini?
Di tengah kritik yang menguat, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa sekolah tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).
“Nggih, saya sudah pernah ke sana. Lembaga MI itu di bawah Kemenag, mekanisme hibah harus dilalui,” ujarnya, Rabu (26/11/2025) siang.
Artinya, sekolah itu tidak bisa serta-merta mendapat bantuan APBD sebelum melalui mekanisme hibah dan persyaratan administratif dari pemerintah daerah.
Namun penjelasan tersebut belum cukup meredam kegelisahan publik. Sebab, bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar status tanah atau kerumitan prosedur hibah.
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: mengapa anak-anak harus terus belajar di bangunan reyot, sementara pemerintah daerah dan pusat saling menunggu prosedur formal?
Ketika masa depan dipertaruhkan, publik berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan mekanisme, tetapi menunjukkan keberpihakan nyata.
Karena sesungguhnya, sekolah reyot ini bukan sekadar soal papan lapuk, atap asbes, atau tanah berdebu—melainkan potret telanjang tentang bagaimana sebuah daerah memilih memprioritaskan yang benar-benar mendesak.
APBD triliunan tak berarti apa-apa jika anak-anak Bojonegoro masih dipaksa belajar di ruang yang bahkan tak layak disebut kelas. (Ags).
