oleh

Ketua DPRD Mesuji Elfianah Sayangkan Tarif Retribusi RSUD RBC Tidak Sesuai Perda

Mesuji, Nenemonews (Lampung) – Ketua DPRD kabupaten Mesuji Elfianah sangat menyayangkan kurang maksimalnya hasil dari kinerja pemerintah daerah kabupaten Mesuji dalam menjalankan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan, seperti halnya kinerja RSUD RBC Mesuji dalam mengambil tarif biaya pelayanan tidak sesuai dengan perda retribusi yang sudah di tetapkan.

Hal itu di ucapkan Ketua DPRD Mesuji Elfianah dalam menanggapi hasil laporan pansus pada Rapat Paripurna istimewa dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Mesuji atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mesuji Tahun Anggaran 2021 yang di laksanakan pada waktu lalu dan dari hasil kinerja pemerintah kabupaten Mesuji dilihat masih kurang sempurna.

“Kinerja pemerintah daerah masih kurang maksimal, salah satunya seperti halnya yang kita lihat selama ini kinerja dari Dinas Kesehatan dan RSUD RBC Mesuji, terutama untuk bayaran publiknya sangat kurang baik sekali dan juga terjadi di RSUD Mesuji yang dalam menentukan tarif pembayaran tidak melaksanakan sesuai dengan perda, yang mana retrebusi biaya-biaya atau tarif yang melebihi perda.” Ucap Ketua DPRD Mesuji Elfianah.

Lanjut Elfianah, “sudah kita sampaikan rekomendasi LKPJ, ini karna adanya laporan dari masyarakat atas pengambilan biaya pelayanan di RSUD RBC Mesuji yang besar dan tidak sesuai dengan perda yang telah ada, yang lebih tinggi dari perda retribusi, nah makannya ini semua menjadi perhatian kita bersama, dan kita awasi bersama agar kedepan kejadian tersebut tidak terjadi lagi.” ujarnya.
Ketua DPRD Mesuji Elfianah juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Mesuji, yaitu Dinas Kesehatan sebagai pengawas harus segera di tertibkan, “kita juga DPRD akan terus mengawasi, dan juga kepada masyarakat bila mana terjadi pembiayaan yang besar tidak sesuai perda dalam perawatan di RSUD tersebut Segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada kami selaku wakil dari masyarakat.” ucap Elfianah.

Elfianah juga menambahkan Inspektorat Mesuji harus segera ambil sikap tegas dan jika mereka jelas melanggar aturan maka berikan sanksi yang sesuai.

“Inspektorat harus tanggap dan tegas, jika terbukti bersalah berikan sanksi yang sesuai. Agar ada efek jera bagi oknum yang ingin coba-coba bermain. Apabila Inspektorat tidak tegas yang lainnya bukan tidak mungkin akan bermunculan kembali karena sanksinya tidak tegas,” tegasnya.

Sementara Saat media Nenemonews.com mengecek perbandingan antara Nota pembayaran pasien yang di keluarkan RSUD RBC Mesuji pada waktu lalu yang di dapat dari pasien yang pernah berobat, dan perbandingan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mesuji Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha pelayanan kesehatan terlihat perbandingannya sangat tinggi sekali.

Untuk jasa dokter umum di di dalam nota RSUD sebesar Rp.80.000 sedangkan di dalam perda sendiri hanya Rp.20.000, Selain itu terlihat di nota RSUD jasa kelas perawatan sebesar Rp.600.000 sedangkan di dalam Perda kelas perawatan anak VIP hanya sebesar Rp.125.000. dan terlihat nota pembayaran yang di berikan RSUD RBC Mesuji pun dengan menggunakan tulisan tangan tidak menggunakan sistem dan juga banyak cotet-coretan di dalamnya.(N9)