oleh

Kajari dan BPPKAD Tuban Teken Perpanjangan Kerjasama

Tuban, Nenemonews [Jatim] – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dengan Kajari Tuban perpanjang kerjasama di ruang rapat Dandang Wacono.

Penandatanganan ini sebagai bentuk kelanjutan sinergitas dua lembaga yang sudah terjalin sejak 2016, dan berakhir pada 15 Mei 2020 lalu. Kerja bareng ini dilanjutkan kembali untuk tahun 2021.

Kajari Tuban, Suhendri menjelaskan bentuk kerjasama sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Atas dasar ketentuan tersebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan jasa hukum kepada pemerintah daerah.

“JPN memberikan bantuan hukum kepada Negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum, JPN memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pendapat hukum di bidang perdata, JPN memberikan Pelayanan Hukum dan JPN memberi Penegakan Hukum,” jelasnya.

Pada kesempatan ini Sekda Budi Wiyana mengungkapkan pihaknya berterima kasih kepada Kejari Tuban karena sudah membantu pemerintah Tuban selama ini, sehingga pemkab merasa sangat terbantu.

“Kami mewakili Bupati dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih kepada Kajari Tuban.

Yang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengoptimalkan kerja sama antara BPPKAD dan Kejari.

Hal ini sangat membantu khususnya dibidang Perpajakan dan Aset Daerah,” ungkap Budi Wiyana.

Plt Kepala BPPKAD Tuban, Teguh Setyobudi ditemui usai acara bicara tentang pajak daerah di Kabupaten Tuban dalam penarikannya cukup mengalami kesulitan, banyak yang semestinya membayar pajak tetapi tidak bisa ditarik karena tidak berijin.

Sedangkan, untuk permasalahan aset pemkab di lapangan, masih banyak yang ditemui kendala, seperti tidak mau menyewa dan bahkan tidak mengakui bahwa itu aset milik pemkab.

“Agar semua itu ada akses hukumnya kita melakukan MOU dengan Kejari, dan mudah-mudahan setelah ada MOU seperti ini kita bisa meningkatkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pajak daerah dan terutama bisa menyelamatkan aset milik pemerintah daerah,” tegasnya. [N25].