oleh

DPRD Mesuji Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Fraksi

Mesuji, Nenemonews (Lampung) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat satu dalam rangka Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020.

Hadir dalam paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Mesuji Syamsudin, Danramil Mesuji, Kapolres Mesuji Yang di Wakili Kasubsektor Mesuji, Kepala OPD Mesuji, Rabu, (02/06/2021), Di Gedung DPRD Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji.

Dalam sambutannya Bupati Mesuji Saply TH, yang di wakili Sekda Mesuji Syamsudin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada anggota DPRD yang telah menyampaikan pandangan umumnya.

Pertama Menanggapi paparan atas pandangan umum Fraksi Nasdem, Pada aspek Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain.

Selain itu Pada aspek Belanja dan Transfer Daerah, setta Terkait aspek Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), memang masih terhadap Silpa yang besar di akhir Tahun Anggaran 2020 tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua dan atas catatan dari Fraksi Nasdem kami sependapat dan tentu menjadi prioritas untuk memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, serta memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Yang kedua menanggapi pandanagn Fraksi PKB sangat perlu dilakukan penataan pengelolaan keuangan daerah sebagai instrument penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan dan akuntable serta dapat mengurangi penyimpangan penggunaan anggaran oleh oknum – oknum tertentu serta dapat meningkatkan penyerapan anggaran oleh SKPD yang ada.

Atas catatan tersebut kami sependapat dengan fraksi PKB terkait perlunya dilakukan langkah-langkah perbaikan sehingga semakin bertambah usia Kabupaten Mesuji, peningkatan kualitas penataan pengelolaan keuangan daerah serta pencegahan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum dapat diantisipasi dengan baik, dalam kesempatan ini juga kami mengharapkan dukungan dan peran aktif kita sesuai dengan kewenanganya, ikut bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan khususnya di Kabupaten Mesuji yang kita cintai ini.

Yang ketiga terhadap pandanhan Fraksi PDI-Perjuangan antara lain; (1) Perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah, seperti; masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana bantuan sekolah, menyelesaikan temuan BPK RI. (2) Pemerintah Kabupaten Mesuji perlu melakukan pendampingan atau pelatihan, seperti pengelolaan piutang, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset terutama kepada OPD, khususnya kepada pengelola keuangan daerah.

Harapannya ke depan dari perbaikan tata kelola dan pendampingan atau pelatihan tersebut Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, seperti kecukupan informasi laporan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan sehingga pada tahun yang akan datang kita tetap dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan tanpa catatan, atas saran tersebut akan kami tindak lanjuti dalam bentuk program dan kegiatan guna peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Yang ke empat pandangan Fraksi Gerindra dalam hal Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun kita bersama-sama senantiasa bersinergi dalam menentukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik menuangkan dalam program ekstensifikasi maupun intensifikasi yang diharapkan potensi-potensi yang belum tergali pada sektor pendapatan khususnya di wilayah adminstrasi kabupaten Mesuji, untuk itu tidak henti-hentinya kami mengharapkan sumbangan buah fikir dari kita semua dan seluruh elemen untuk bersama-sama ikut serta secara aktif dalam berupanya agar ditahun-tahun mendatang kabupten Mesuji terus dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Pada masalah pandemic covid 19 yang kita sama-sama alami selama hampir 1 (satu) periode tahun 2020, salah satu yang menjadi fokus kita bersama yakni UMKM, upaya nyata yang dilakukan berupa pemberian bantuan langsung tunai dan pemberian barang yang serahkan langsung ke UMKM.

Terkait rekomendasi BPK RI atas beberapa catatan pembenahan telah ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Mesuji, bahwa ditahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan buah dari kerja keras kita semua, tentu kita semua mengetahui penyataan wajar dalam opini mengartikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji masih berada pada garis kewajaran menurut peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan rekomendasi BPK RI bahwa telah disusun rencana aksi melalui Surat Bupati sebagai tindak lanjut agar rekomendasi BPK RI segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari.

Yang kelima padangan umum fraksi golkar atas realisasi pendapatan yang mencapai 100,54% pada tahun 2020 kita sama-sama memahami dan melihat secara langsung dampak dari wabah covid-19 pada laju perekonomian global maupun nasional termasuk diwilayah kabupaten Mesuji, sehingga kami sependapat bila realisasi pendapatan 2020 dibandingkan dengan realisasi pendapatan 2019 mengalami penurunan, tentu kami dan kita semua berharap ditahun 2021 kondisi perekonomian berangsur-angsur membaik, dan pendapatan daerah dapat mengalami peningkatan.

Terkait realisasi belanja yang tercapai 87,43%, merujuk pada pernyataan menteri keuangan dan kajian dari evaluasi badan keuangan provinsi lampung, bahwa penghematan belanja daerah berada pada 80% – 99% serapan. Realisasi belanja daerah kabupaten Mesuji masih masuk kedalam kriteria penghematan belanja. Namun demikian hal ini sebagaimana pernyataan pada poin 1 (satu), dampak wabah covid 19 yang selama kurun waktu hampir 1 periode tahun anggaran 2020 melanda juga berdampak pada aktifitas dalam menjalankan program/kegiatan yang telah sama-sama kita rencanakan.

Berkenaan dengan pola hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Mesuji sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mesuji yang harus saling mengisi dan mendukung. Kami sepenuhnya mendukung atas pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Mesuji yang lebih sejahtera dan makmur.

Keenam, pandangan umum Fraksi PAN Terkait Rasio Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar 6,18 namun bila dibandingkan Rasio Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar 5,10 artinya mengalami kenaikan sebesar 1,09. Kami sependapat bahwa terkait capaian tersebut perlu adanya peningkatan melalui optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi, peningkatan basis data, serta koordinasi sinergis antar perangkat daerah.

Terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, khususnya pada pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang pendidikan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak akibat adanya Pandemi Covid-19, atas padangan umum fraksi PAN kami sangat sependapat dan mengharapkan buah fikir dari seluruh anggota dewan yang terhormat.

Terkait upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji di dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha daerah terutama UMKM, serta penyediaan jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat terdampak pandemik, perlu kami sampaikan adapun secara garis besar upaya Pemerintah Kabupten Mesuji yakni : (a) dalam hal Penanganan Dampak Ekonomi pada Dinas Sosial terdapat kegiatan Hibah Sembako, pada Dinas Koperindag terdapat kegiatan Belanja Barang yang diserahkan ke IKM;

(b) dalam hal Bantuan social safety net/jaring pengaman social pada Dinas Ketahanan Pangan terdapat kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah dan Kegiatan Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan, pada Dinas Perikanan terdapat kegiatan pakan, starter, bahan baku pakan dan mesin, kegiatan Bibit Ikan Nila, Kegiatan Pengembangan Sarana Budidaya air tawar, Kegiatan Penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, Kegiatan Pemberian bantuan alat penangkapan ikan dan Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul, pada Dinas Pertanian terdapat kegiatan bibit benih sayuran, Kegiatan bibit tanaman biofarmaka, Kegiatan cadangan benih padi, Kegiatan cadangan pestisida, Kegiatan cadangan vitamin, obat desinfektan, vaksin, Kegiatan Pengembangan Tanaman Tembakau, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, Kegiatan Pengembangan Tanaman Holtikultura.

Ketujuh pandangan umum Fraksi Mesuji Bersatu. Sehubungan dengan rekomendasi BPK RI bahwa telah disusun rencana aksi melalui Surat Bupati sebagai tindak lanjut agar rekomendasi BPK RI segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari. Serta Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Negeri di Kabupaten Mesuji, kami menilai sudah optimal, salah satu upaya dalam pendampingan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yakni dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis ditahun 2020 serta memberikan fasilitas bagi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah untuk melakukan konsultasi terkait pengelolaan Dana BOS baik melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun kepada Perangkat Daerah lainnya, dalam hal masih terdapat ketidaksesuai yang menjadi rekomendasi BPK RI tentu menjadi catatan bagi kami dan kami berharap ditahun mendatang hal tersebut tidak terulang kembali.

Terkait terdapat rekomendasi BPK RI mengenai Stok Cadangan Pangan telah diperintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Surat Bupati Mesuji segera menindaklanjut rekomendasi BPK kepada Dinas Ketahan Pangan, perlu kami jelaskan bahwa pemenuhan cadangan pangan berupa beras di Tahun 2020 melalui proses bertahap, sehingga beras yang sudah dikemas tidak terlalu lama disimpan di gudang dan langsung didistribusikan kepada masyarakat, proses bertahap ini diharapkan mutu dan kualitas beras dapat terjaga dengan baik, dan mengurangi dampak buruk dari terlalu lamanya disimpan dalam gudang. Pada kesempatan ini, kami sampaikan proses pemenuhan candangan pangan tersebut telah selesai dan terdistribusi seluruhnya.

Terkait rekomendasi BPK RI mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, telah kami jawab pada poin pertama, bahwa telah disampaikan Surat Bupati Mesuji sebagai rencana aksi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.
Terkait rekomendasi BPK RI terhadap pemeliharaan dan pencatatan asset daerah, adapun mengenai masih terdapat 266 kendaraan atas nama Kabupaten Mesuji yang belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang ( KIB), telah kami perintahkan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda dan Kepala Bidang Aset BPKAD agar segera melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah serta mengindentifikasi kendaraan tersebut. Serta terkait terdapat 10.000 (sepuluh ribu) item barang pakai habis dari hibah kementrian dan dinas kesehatan provinsi lampung yang belum tercatat pada cadangan persediaan dinas kesehatan Mesuji, perlu kami sampaikan, bahwa proses pencatatan bahan pakai habis tersebut telah dilakukan oleh dinas kesehatan sebagai tindaklanjut atas rekomendasi BPK RI.

Atas masukan Fraksi Mesuji Bersatu mengenai perlunya melakukan inventarisasi asset secara berkala dan berkelanjutan, pada prinsipnya kami sepenuhnya sependapat dan perlu kami tingkatkan. (ADV)