Sitename

Description your site...

Partai Demokrat Lampung Gandeng Lembaga Survey Tentukan Cagub dan Cawagub

Partai Demokrat Lampung Gandeng Lembaga Survey Tentukan Cagub dan Cawagub

Nenemonews, Balam (Lampung) – DPD Partai Demokrat Lampung adakan rapat membahas agenda penjaringan menghadapi Pilkada 2018, untuk pemilihan gubernur (Pilgub) maupun Pilbup di Lampung Utara dan Tanggamus, Sabtu (08/07/2017).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Partai Demokrat (PD) Lampung Fajrun Najah Ahmad diikuti pengurus harian DPD, pimpinan DPC PD Lampura dan DPC PD Tanggamus.

Menurut Fajrun Najah Ahmad, agenda pemantapan penjaringan dalam menyambut Pilkada 2018, sebagai tindaklanjut dari surat DPP PD nomor: 05/INT/DPP.PD/VI/2017 tentang Tahapan Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PD Tahun 2018 tertanggal 23 Juni 2017.

“Sesuai instruksi Ketua DPD (M. Ridho Ficardo, red), segera kami tindaklanjuti surat instruksi DPP tersebut. kami langsung adakan rapat khusus untuk membahas agenda penjaringan hari ini,” kata Fajrun Najah.

Ia melanjutkan bahwa sesuai instruksi DPP PD, pelaksanaan penjaringan dilakukan sampai akhir Agustus mendatang.

“kami akan bekerja ekstra karena hasilnya harus di dukung hasil survey, untuk suksesnya proses penjaringan menyambut pilkada tahun depan,” lanjunya.

Ditambahkan, sesuai agenda yang disusun DPP PD, pasca proses penjaringan dan penyaringan bakal calon di tingkat DPC dan DPD, hasilnya diserahkan ke DPP pada bulan September mendatang.

“Paling lambat awal tahun 2018, DPP sudah mengeluarkan keputusan siapa yang bakal direkomendasi, baik untuk Pilgub maupun Pilbup di Lampura dan Tanggamus,” ujar politisi yang berlatar belakang jurnalis tersebut.

Mengenai penjaringan terkait Pilgub 2018, Fajrun menegaskan pihaknya memprioritaskan balon cawagub. “Kalau untuk cagub bisa di pastikan tetap ke Ridho. Nanti pada waktunya kami persilakan siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai cawagubnya,” katanya.

Ia juga menegaskan hasil rapat pimpinan DPD hari ini mengenai rancangan agenda penjaringan akan dimatangkan oleh Ketua DPD sebelum diumumkan ke publik.

Dalam surat instruksi DPP PD yang ditandatangani Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca IP Pandjaitan itu juga direkomendasikan beberapa lembaga yang bisa dipilih untuk melakukan survey. Diantaranya LSI, Polmark, SMRC, Indikator, Lingkaran Survei Indonesia, JSI, Charta Politika, dan beberapa lainnya. (N1)

206 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan